beritatandas.id, BANDUNG – Dinas Pendidikan Jabar memastikan program pembebasan iuran bulanan atau penggratisan SPP untuk SMA dan SMK di Jawa Barat jadi dilaksanakan. Namun penggratisan SPP tersebut hanya berlaku pada sekolah negeri saja.
“Masalah bahwa siswa di sekolah negeri gratis itu hanya SPP nya saja, itupun hanya dianggarkan untuk enam bulan kedepan, ga tau tuh kalo bulan selanjutnya,” kata Anggota DPRD Jawa Barat komisi V Johan J Anwari.
Lain halnya dengan sekolah swasta, siswa masih diwajibkan untuk membayar SPP seperti biasanya. Kendati sedang dalam masa pandemi yang mengakibatkan ekonomi sebagian orang tua siswa merosot, siswa harus tetap membayar SPP meski tidak melakukan pembelajaran di sekolah. Hal itu pun dikeluhkan oleh sebagian orang tua siswa.
Menaggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat komisi V Johan J Anwari mengatakan, memang sudah seyoganya siswa tetap membayar SPP meski tidak melakukan pembelajaran secara langsung di kelas.
Pasalnya menurut ia guru yang bertugas mengajar harus tetap digaji, lantaran kata ia meskipun tidak melakukan pembelajaran di kelas, pada dasarnya guru tetap menjalankan tugasnya untuk mendidik meskipun dilakukan secara jarak jauh.
“Namun demikian yang namanya guru harus tetap digaji. walaupun ga masuk ke sekolah secara tatap muka kan bukan berarti ga belajar, belajar tetap sesuai jam pelajaran kan, hanya caranya saja yang berubah dari tatap muka ke daring. Artinya harus ada kuota kan, ya harusnya yang anggaran transport bisa dialihkan untuk pembelian kuota,” beber Johan.
Redaksi