Cirebon, beritatandas.id – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB Sidkon Djampi menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu lewat kegiatan Reses Tahun 2022-2023.
Ada sekitar delapan titik Reses yang dilalui oleh Sidkon Djampi kali ini diantaranya di pesantren, aula sekolah, aula desa, dan fasilitas umum lainnya.
Sidkon Djampi menyampaikan ada sejumlah catatan yang disampaikan masyarakat dalam Reses kali ini yang mana diantaranya soal kepesantrenan, soal infrastruktur, dan soal kepemudaan.
“Yang pertama disampaikan oleh masyarakat adalah tentang kepesantrenan itu disampaikan diantaranya adalah pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon kemudian di pondok pesantren Nihayatul Amal. Yang diantaranya soal asrama santri di pesantren perlu di revitalisasi segera, sebagai bagian daripada implementasi Perda Pesantren,” kata Sidkon Djampi kepada wartawan Rabu, 16 November 2022.
Soal kepesantrenan lainnya yang diusulkan adalah mengenai beasiswa santri, yang mana pihak pesantren menyampaikan bisanya ada data dari 500-an santrinya itu ada sekitar 15 santri Kalau itu dikalikan se-jawa barat
“Saya kira perlu mendapatkan perhatian jadi saya meresponnya seperti itu,” katanya.
“Kemudian Bantuan Operasional pesantren, pesantren, digitalisasi pesantren, yang terakhir bagaimana pemberdayaan ekonomi itu masuk pesantren pemberdayaan ekonomi santri dan Pesantren sebagai Fungsi pesantren yang ada di Perda Pesantren,” sambungnya.
Aspirasi yang selanjutnya berkaitan dengan infrastruktur, baik infrastruktur yang rusak infrastruktur yang lama tidak diperbaiki di lokasi-lokasi yang vital.
“Misalnya di Panguragan itu ada jalan provinsi 2 sampai 3 kiloan itu rusak berat kondisinya, itu ada di Panguragan Lor, kemudian ada di Desa Kedokan Agung itu ada jembatan di jalan provinsi yang posisinya agak ke bawah sehingga mengganggu aliran irigasi, kemudian sampah yang terbawa itu tersangkut menumpuk lama sehingga semakin panjang,” imbuhnya.
Kemudian ada juga usulan agar ada perbaikan irigasi tentang pertanian dan ada juga soal normalisasi Sungai Cipelang di Kecamatan Tukdana.
Normalisasi Sungai Cipelang desa di sekitar Sukamulya Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu ini ternyata berdampak normalisasi sungai itu berdampak pada rusaknya Jalan Desa.
“Mereka Berharap ada perhatian dari pemerintah provinsi Jawa Barat Dalam waktu yang singkat terutama sekali agar proyek normalisasi sungai itu segera diselesaikan atau sesuai dengan jadwal,” katanya.
Selanjutnya infrastruktur agar ada rambu-rambu tentang klasifikasi jalan, apakah punya jalan desa, punya kabupaten, atau jalan provinsi.
Selain itu, ia juga memparkan usulan yang disampaikan untuk dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Dinas Pemberdayaan Desa, Dispora, dan Sekwan.
“Terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini masyarakat agar mengusulkan agar dana desa itu dikembalikan kepada prioritas awalnya yaitu untuk infrastruktur Desa,” ujarnya.
“Kemudian soal mobil siaga dan mobil maskara yang diperuntkan untuk desa mandiri dan mobil siaga yang telah dijanjikan oleh Pemrov Jabar mereka menuntut itu,” sambungnya.
Untuk Dispora, ada masukan dari pemuda agar pemberdayaan ekonomi Pemuda dipegang oleh Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga diantara adalah untuk pembinaan startup.
“Pemuda-pemuda yang mulai jadi belajar berusaha Jadi enterpeneur berharap ada pembinaan dari provinsi terkait dengan manajemen, marketing, kemudian apalagi packaging dan seterusnya, contoh pembinaan terhadap kreativitas ekonomi anak muda pedesaan,” paparnya.
“Terakhir untuk Sekwan ini ada aspirasi dari teman-teman pemuda ormas kepemudaan agar ada aspirasi pengaduan online rakyat melalui aplikasi elektronik,” pungkasnya.***
Redaksi