Wakil Ketua DPRD Jabar Soroti Krisis Pendidikan Dasar, Dukung Revisi Perda untuk Pendidikan Karakter

Bandung,Beritatandas.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Acep Jamaludin, menekankan urgensi pendidikan karakter sebagai fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang utuh, bukan sekadar tenaga kerja. Namun, ia juga menyoroti berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan yang hingga kini belum diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

“Pendidikan karakter memang penting, tapi kita tidak bisa mengabaikan realitas bahwa infrastruktur, sistem, dan pendanaan pendidikan masih jauh dari kata ideal,” ujar Acep saat ditemui wartawan di Bandung, Sabtu (10/5/2025).

Tantangan Serius di Pendidikan Menengah

Acep mengungkapkan, hingga saat ini Pemprov Jabar baru mampu menampung 46 persen siswa SMA di sekolah negeri. Sementara itu, 54 persen lainnya terpaksa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta, yang kerap kali memunculkan beban biaya tambahan bagi keluarga.

Lebih ironis lagi, masih banyak siswa yang mengalami penahanan ijazah karena belum mampu melunasi biaya pendidikan. Acep menyebut total tunggakan terkait hal ini mencapai Rp1,3 triliun.

“Fakta di lapangan sangat memprihatinkan. Wajib belajar memang diperpanjang menjadi 13 tahun, tapi masih banyak anak yang harus membayar mahal untuk bisa sekolah,” tegasnya.

Pentingnya Pendidikan Karakter di Era Digital

Di tengah krisis tersebut, Acep tetap menegaskan pentingnya pendidikan karakter dalam menghadapi arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang begitu pesat. Menurutnya, pendidikan karakter bukan hanya pelengkap, melainkan esensi dalam membentuk kepribadian bangsa.

“Kita ingin menciptakan manusia yang tetap memiliki nilai, bukan sekadar robot. Watak dan karakter bangsa harus tetap jadi pijakan, apapun profesi mereka nanti,” ujarnya.

DPRD Dukung Revisi Perda Pendidikan

Sebagai bentuk komitmen, Acep menyatakan bahwa DPRD Jabar mendukung rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Tujuannya adalah untuk memasukkan secara eksplisit komponen pendidikan karakter ke dalam regulasi pendidikan daerah.

“Revisi ini penting agar gagasan pendidikan karakter yang disampaikan gubernur memiliki dasar hukum yang kuat. Kami di legislatif siap mempercepat proses pembahasan,” pungkasnya.

DPRD juga berkomitmen memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar pendidikan karakter bisa diimplementasikan secara maksimal di seluruh wilayah Jawa Barat.

Redaksi