beritatandas.id, BANDUNG – Anggota Fraksi PKB DPRD Jabar, Johan J. Anwari menyatakan setuju dengan sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mendorong agar pemerintah segera memberlakukan lockdown, mengingat situasi penyebaran virus corona (Covid 19) yang semakin masif. Namun pemerintah pusat pun harus siap menyikapi dampak dari kebijakan penutupan akses atau isolasi diri tersebut, terkait penggunaan anggaran di level pemerintah daerah.
“Saya sependapat dengan IDI agar pemerintah segera memberlakukan lockdown. Di samping itu, setiap rumah penduduk harus disemprot cairan pembunuh virus,” ungkap Johan, Rabu (25/03/2020).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut dia, bisa secepatnya menyebarkan sosialisasi melalui brosur online via program sapa warga, supaya para Ketua RW di setiap pelosok segera melakukan proteksi terhadap warganya.
Juga harus benar-benar dipantau ketat pergerakan kegiatan kantor-kantor pemerintah jangan sampai melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, seperti rencana Gubernur Jabar melaksanakan tes masal Covid 19 di daerah-daerah zona merah (Bogor, Bekasi, dan Bandung).
“Hemat saya justru tes massal ini akan mempercepat persebaran virus, karena tidak kebayang masyarakat berjubel antri. Kegiatan ini pun SOP pelaksanaannya mau seperti apa?” tegasnya.
Lebih jauh, covid 19 menurutnya tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan, sosial, budaya dan agama, lebih parahnya pada keadaan ekonomi yang bisa semakin menyulitkan bagi masyarakat.
“Harga-harga melambung, obat-obatan dan alat-alat kesehatan lainnya akan menjadi barang langka, sehingga harganya melonjak ratusan persen,” katanya.
Di samping itu, pemerintah juga harus menyiapkan perbekalan pangan bagi masyarakat ketika kebijakan lockdown itu mendesak harus segera diberlakukan. Namun dalam menghadapi kemungkinan lockdown itu, setiap pemerintah daerah pun umumnya dihantui kekhawatiran terkait penggunaan anggaran.
Ia mencontohkan di Kabupaten Ciamis. Anggarannya ada, tetapi harga alat-alat kesehatan melambung di atas e-katalog yang telah ditetapkan pemerintah akibat tidak seimbangnya antara pasokan dan permintaan. Namun rasa takut melanggar aturan hukum tetap menghantui para pemimpin daerah tersebut.
“Saya sudah ketemu sama Pak Wakil Bupati dan para anggota Forkopimda (Forum Komunikasi Pemerintah Daerah) Pemkab Ciamis dan menyampaikan beberapa hal tentang masalah pengadaan barang dan jasa APD (Alat Pelindung Diri) dan alat-alat kesehatan lainnya. Harganya dalam kondisi wabah corona ini, di atas harga e-katalog dan LKPP sehingga dinas kesehatannya ada rasa ketakutan dalam pengadaan,” papar Johan.
Atas kondisi darurat seperti saat ini, ia meminta pemerintah pusat segera membuat regulasi model pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di tengah melonjaknya harga barang-barang yang dibutuhkan.
“Agar wabah covid 19 bisa ditanggulangi dengan baik tanpa dihantui ketakutan penyalahgunaan anggaran,” pungkas Johan.
Redaksi