beritatandas.id, BANDUNG – Anggota komisi 1 DPRD Jabar Sidkon Djampi, mengapresiasi penyelenggaraan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) provinsi Jawa Barat tahun 2021. Ia berharap, program pemulihan ekonomi menjadi prioritas.
“Prinsipnya apa yang kita laksanakan memberikan manfaat bagi terselenggaranya pembangunan yang berkeadilan di Jawa Barat,” kata Sidkon saat dikonfirmasi, Minggu, (18/04/2021).
Ia menjelaskan, masalah pokok pembangunan Jawa Barat masih dihadapkan pada sejumlah permasalah di antaranya masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur, pelambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dan masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Hal ini kami lihat langsung saat kunjungan kerja maupun saat reses ke sejumlah daerah di Jawa Barat, ditambah belum berakhirnya pandemi Covid-19 menjadi prioritas utama pemulihan ekonomi,” imbuhnya.
Sidkon mengatakan, Musrenbang merupakan landasan dan acuan sebuah program pembangunan mengedepankan musyawarah untuk saling memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan, yang diselaraskan dengan karakteristik daerah masing-masing.
Sejalan dengan fokus pembangunan bidang industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah melalui Bappeda bersama stakeholder pembangunan lainnya yang secara sinergis dan serius telah melaksanakan proses perencanaan dimana sejak awal telah mengedepankan musyawarah dan mufakat,” ucap Sidkon.
Ia berharap, melalui Musrenbang ini akan muncul pokok-pokok pikiran yang menjadi skala prioritas, terutama untuk menjawab kondisi yang dihadapi pada hari ini
“Kami berharap, Musrenbang dan RKPD 2022 ini dirumuskan betul-betul dengan mempertimbangkan Prioritas dan azas keadilan pembangunan, pokok-pokok pikiran kami yang merupakan hasil reses semoga dapat diakomodir dalam RKPD, sehingga pemerintah provinsi hadir untuk menyelesaikan masalah secara serius dan tuntas,” pungkasnya.
Redaksi