Bandung,Beritatandas.id- Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menegaskan pentingnya harmonisasi antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini disampaikan Rahmat dalam Rapat Koordinasi Daerah bertajuk ‘Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah’ yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kamis, 14 November 2024.
“Pemerintah pusat telah menetapkan
berbagai prioritas yang mencakup pemulihan ekonomi, pengembangan SDM, pengentasan kemiskinan, dan penguatan infrastruktur. Di Jawa Barat, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan arah kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan dan potensi daerah,” kata Rahmat dihadapan kepala daerah se-Jawa Barat di Resinda By Padma Hotel, di Karawang Timur, Kabupaten Karawang.
Namun demikian kata Rahmat, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan setiap kebijakan ini relevan dengan karakteristik lokal, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi.
“Saya menyadari bahwa dalam praktiknya, setiap Kepala Daerah menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kapasitas anggaran, infrastruktur, hingga akses ke sumber daya manusia berkualitas. Namun, melalui harmonisasi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa pembangunan berjalan efektif dan mampu menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat di daerah,” papar dia.
Strategi Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8%
Sejalan dengan arah pembangunan nasional, target pertumbuhan ekonomi 8% menjadi sasaran strategis yang harus dicapai.
“Pertumbuhan sebesar ini tentunya menuntut lebih dari sekadar upaya konvensional, kita membutuhkan inovasi, adaptasi, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah transformasional,” jelas Rahmat.
Rahmat menjelasakan Beberapa strategi kunci yang perlu perkuat antara lain:
1. Peningkatan Daya Saing UMKM
Jawa Barat memiliki basis UMKM yang kuat. Komisi I mendorong setiap daerah untuk memberikan dukungan yang lebih intensif terhadap UMKM, mulai dari akses permodalan, digitalisasi, hingga akses pasar. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan perguruan tinggi, perlu diperkuat agar UMKM kita dapat bertransformasi menjadi pelaku usaha yang lebih kompetitif.
2. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Namun, infrastruktur yang kita bangun haruslah yang memiliki dampak ekonomi signifikan dan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Barat, baik di perkotaan maupun pedesaan, menjadi prioritas agar distribusi ekonomi berjalan optimal.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas
Investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi kunci agar masyarakat Jawa Barat mampu menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Saya mendorong agar setiap daerah mengoptimalkan program-program pelatihan berbasis keterampilan yang relevan dengan
kebutuhan pasar, sehingga tercipta tenaga kerja yang produktif, kreatif, dan inovatif.
4. Optimalisasi Potensi Pariwisata
Jawa Barat memiliki potensi wisata yang besar, yang bila dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pariwisata tidak hanya berkontribusi pada peningkatan PDRB, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor UMKM, dan
meningkatkan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan Investasi dan Iklim Usaha
Mencapai pertumbuhan 8% tidak akan mungkin tanpa investasi yang signifikan. Oleh karena itu, mari kita pastikan bahwa iklim usaha di daerah kondusif dan menarik bagi investor. Penerapan layanan perizinan yang cepat, transparan, dan bebas korupsi harus menjadi prioritas, agar investor memiliki keyakinan penuh untuk menanamkan modal di Jawa Barat.
Selain itu Rahmat juga menegaskan komitmen DPRD Jawa Barat untuk terus mendukung upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target-target pembangunan.
“Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh, baik melalui fungsi legislasi, anggaran, maupun
pengawasan, agar arah pembangunan ini dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” tegas Rahmat.
Ia berharap dalam rapat koordinasi ini, setiap kepala daerah dapat mengemukakan perspektif dan usulan yang konstruktif.
“Kolaborasi antar daerah sangat penting dalam membangun Jawa Barat yang seimbang dan berkeadilan, di mana setiap wilayah memiliki akses yang sama untuk
tumbuh dan berkembang,” pungkas dia.
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat, Kepala OPD dan jajaran Pemerintahan Daerah, serta tamu undangan.***
Redaksi