beritatandas.id, Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB H. Nasir ingatkan perlu adanya penanganan serius pada sistem perizinian dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di Jawa Barat.
“Terkait dengan sistem perizinan dan pengawasan terhadap perusahan harus ditangani serius,” kata Nasir di Bandung.
Menurut Nasir perizinan dan pengawasan terhadap perusahan tersebut jika tidak sesuai dengan Amdal yang sudah ada maka akan timbul dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat.
“Berbagai persoalan akan muncul kedepannya, jika kemudian ini tidak ditangani, mulai dari masalah sosiologis, ekologis, dan yang lainnya,” tutunya.
Dalam rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jawa Barat itu Nasir mengatakan hal tersebut memang tugas berat bagi Dinas PMPTSP mengingat ada sekitar 4 juta perusahan di Jawa Barat yang musti di awasi.
“Maka dari itu solusi atas permasalahan tersebut adalah Dinas PMPTSP Jawa Barat perlu adanya kerja sama dengan lintas lembaga yang ada,” katanya.
Selain itu, dalam rapat kerja yang digelar di Graha Golf Bandung itu terdapat beberapa domain bahasan diantaranya, pertama pernyataan regulasi yang baru, kedua domain sumber daya manusia, dan ketiga ialah domain anggaran.
Redaksi