Karawang, BeritaTandas.Id- Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan jumlah 240 orang se Kabupaten Karawang, pertanyakan janji Bupati Karawang dr Cellica Nurachadiana yang hendak menambah insetif bulanan untuk menopang kesejahteraanya dari APBD II. Janji yang di ungkapkan sejak tahun 2018 itu, membuat Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) geram, karena bertahun-tahun Pemkab Karawang absen melirik peran serta para penyuluh agama yang bertugas menyampaikan dakwah untuk umat di majelis-majelis taklim setiap desa.
“Upaya kami menagih janji sudah di lakukan, salah satunya dengan permintaan beraudiensi dan berkirim surat sejak 21 April 2021 lalu. Surat FKPAI nomor 25/FKPAI.Krw/4/2021 itu sama sekali tanpa jawaban. Padahal, kami hanya meminta audiensi, arahan, nasihat dan memaparkan peran penting penyuluh agama bagi masyarakat Karawang. Ini kenapa tak mendapat jawaban disposisi dan kesiapan beraudiensi dengan kami? ” tanya Ketua FKPAI Karawang Ahmad Romdoni S.pd Kamis (12/1/2023).
Dirinya sebut Romdon, selaku ketua FKPAI Karawang masih ingat betul, ketika Bupati Karawang menghadiri pelantikan pengurus FKPAI Karawang dan memberikan sambutan, dimana salah satu poinnya, adalah memberikan angin segar kepada seluruh pengurus FKPAI Karawang, bahwa penyuluh agama Islam non PNS akan diberikan tambahan insentif dari APBD Rp300 Ribu/bulan. Ini sebut Romdon, sudah di follow up, salah satunya harapan beraudiensi bersama Ibu Bupati, Bagian Kesra Setda Karawang maupun OPD yang membidanginya agar mampu terealisasi karena merupakan janji politik yang di dengar semua penyuluh agama kala itu.
“Namun, sayangnya respon terhadap penyuluh agama nampaknya memang kurang begitu aktif di lirik Bupati sampai sekarang, buktinya jangankan memberi insetif tambahan, di ajak audiensi saja sulit, ” Ujarnya.
Lebih jauh ia menambahkan, Penyuluh Pertanian, penyuluh KB, Penyuluh Perikanan, Pendamping Desa hingga Pendaming PKH itu sama dibawah kementrian masing-masing, tapi mereka mendapat perhatian tambahan dari APBD II dengan besaran Rp500 ribu sampai Rp1 jutaan. Tapi Penyuluh agama, sebut Romdon, belum sepeserpun mendapat tambahan kesejahteraan dari Pemkab Karawang yang bersumber dari APBD, bahkan menagih janji Rp300 ribuan saja, tak kunjung realisasi sampai akhir 2022 kemarin.
Bahkan, dari honor yang selama ini diterima dari Kanwil yang terbilang masih minim, seharusnya Pemkab bisa mendorong juga tambahannya, minimal bisa diperjuangkan sampai setara dengan besaran gaji pokok PPPK kategori IX atau PNS Golongan 3a sekitar Rp2,8 jutaan bagi mereka yang belum terserap menjadi ASN (PPPK – PNS) karena terkendala pemenuhan persyaratannya.
“Kita itu sama dengan penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh KB maupun Pendamping PKH sama, utamanya yang Non PNS. Mereka selain di gaji dari Kementerianya, tapi pemda juga memberikan perhatian tambahan di APBD II, sayangnya itu justru tidak bagi penyuluh agama. Artinya, selama ini Pemkab jelas tak pernah melirik peran serta dan tugas yang di jalankan para penyuluh agama yang selama ini menyampaikan pesan dan edukasi agama dalam dakwah, pengajian dan penyuluhan bagi umat dan masyarakat Karawang disetiap pelosok desa, ” Ungkapnya. (Red)