beritatandas.id, BANDUNG – Kementerian Agama RI mencatat hingga tahun 2019 sedikitnya ada 8.343 pondok pesantren di Jawa Barat. Ratusan ribu santri yang bermukim di dalamnya, kini didorong harus bisa menyesuaikan diri dalam pola kehidupan baru atau new normal mengingat pandemi virus corona yang belum bisa diatasi maksimal karena belum ditemukannya obat serta vaksin guna mengatasi infeksi Corona Virus Desease (Covid-19) yang ditimbulkannya.
Fraksi PKB DPRD Jawa Barat tengah berpikir keras mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera menghasilkan kebijakan mengenai penerapan konsep new normal di seluruh pondok pesantren di Jawa Barat.
“New normal sebagaimana didorong oleh pemerintah pusat, tentu saja kini menjadi perjuangan kami di DPRD guna mendorong Pemprov Jawa Barat agar memberikan perhatian dan kebijakan serta alokasi anggaran kepada pesantren di masa new normal Covid-19 ini,” tegas Ketua Fraksi PKB, Sidkon Djampi, Rabu (27/05/2020).
Menurutnya, tentu akan butuh proses adaptasi dalam kelangsungan hidup manusia dengan konsep kenormalan baru guna meminimalisasi risiko terinveksi serta penyebaran virus mematikan tersebut. Salah satu upaya pencegahan Covid-19 yang telah diterapkan selama ini, yakni jaga jarak serta mengurangi kontak antar manusia.
“Bahkan di masjid pun harus diatur jarak antar jamaah demi memutus mata rantai Covid-19. Tentu saja di pondok-pondok pesantren pun diterapkan pola yang sama,” terang Sekretaris DPW PKB Jabar ini.
Jaga jarak serta pembatasan aktivitas sosial yang kemudian disesuaikan dengan konsep new normal, kata Sidkon, tentu akan sangat berpengaruh pada dinamika ekonomi dan pendidikan khusunya pendidikan agama di pondok pesantren. Dua sektor ini kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi Fraksi PKB DPRD Jabar, agar tidak terjadi kevakuman karena kehidupan masyarakat harus tetap berlangsung.
“Bagi kami sangatlah mengerikan jika terjadi stagnasi pada dua sektor ini. Maka tidak lain, langkah kami sekarang adalah mendorong pemerintah provinsi untuk bersama-sama berembuk mencari jalan keluarnya,” tegas Sidkon.
Dari fraksi yang sama, Anggota Komisi II DPRD Jabar Asep Suherman dan Anggota Komisi V Johan Jauhari Anwar menegaskan pihaknya meminta pemerintah provinsi agar segera mengajukan program kerja untuk bidang ekonomi dan pendidikan, yang disesuaikan dengan konsep new normal tersebut.
“Fraksi kami telah mengajukan gagasan mengenai aktivasi lumbung padi desa. Mungkin dalam prosesnya bisa dikolaborasikan dengan pondok pesantren agar stok pangan tetap terjaga, sementara proses pendidikan agama tetap berlangsung karena para santri juga dituntut untuk belajar menjadi SDM yang produktif di samping menimba ilmu,” terang Asep Suherman.
Johan Jauhari Anwar menambahkan, phisycal distanching atau jaga jarak sosial yang dijalankan masyarakat selama ini, jangan sampai mengikis semangat para santri dalam menimba ilmu.
“Tentu sangat berbahaya kalau aktivitas pendidikan agama di pesantren terhenti akibat wabah covid, bagaimana moral bangsa ke depan? Maka segeralah kita cari jalan keluarnya agar bangsa kita, masyarakat Jawa Barat khusunya tetap menjadi masyarakat yang senantiasa menjaga moralitasnya khusunya untuk generasi penerus kita dinmasa yang akan datang,” terang Johan
(Red)