beritatandas.id – Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Asep Suherman soroti banyaknya persoalan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Asep Suherman yang juga Anggota Pansus I LKPJ DPRD Provinsi Jawa Barat ini memaparkan DTKS kerap menjadi masalah ketika ada bantuan dari pemerintah. Masalah tersebut biasanya berkaitan dengan adanya orang miskin tidak masuk data, sehingga tidak mendapat bantuan.
Hal tersebut disampaikan Kunjungan Pimpinan & Anggota Pansus I LKPJ DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2022. bertempat di Ruang Rapat Dinas Sosial Prov Jabar, Kamis, 24 April 2023.
“Data DTKS ini harus diperbaiki. Kalau datanya salah, maka akan berpengaruh terhadap banyak hal, baik itu proses penyaluran bantuan, termasuk perencanaan program OPD,” kata Asep Suherman.
Di samping itu, masih terdapat juga orang yang sudah mampu namun masih tercatat dalam DTKS sehingga terus mendapat bantuan dari pemerintah.
“Seharusnya Dinas Sosial berani untuk memperbaiki data DTKS yang banyak bermasalah tersebut, supaya kedepan ada perbaikan dan penyelesaian masalah di lapangan, terutama kemiskinan,” ujar dia.
“Jangan takut mengubah data. Mungkin angka kemiskinan nantinya akan bertambah jika data DTKS diubah, tapi itu justru akan membuat program dan rencana penyelesaian disesuaikan dengan data yang ada,” pungkas Asep.
Red