Anggota DPRD Jabar Dindin Abdullah: ‘Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur dan Sektoral Masih Terpuruk

Beritatandas.id – Anggota DPRD Jawa Barat Dindin Abdullah Ghozali menggelar Reses 1 Tahun Sidang 2024-2024 di Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Senin, 11 November 2024.

 

Kegiatan Reses ini dilaksanakan Dindin dalam rangka menyerap aspirasi, masukan, saran, dari masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini dinas terkait.

 

Ada sejumlah masukan yang diterima oleh legislator PKB ini, masukan ini dari berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, hingga tingginya angka pengangguran.

 

*Sektor Penting Masyarakat Masih Terpuruk*

 

Di bidang pendidikan, Dindin mendapati masukan dari masyarakat dimana masih mengeluhkan fasilitas pendidikan yang belum layak.

 

“Seperti sarana pembelajaran yang tidak memadai dan kesejahteraan tenaga kependidikan yang masih jauh dari layak,” kata Dindin dalam rilis yang diterima wartawan.

 

Dibidang kesehatan, layanan kesehatan juga masih belum merata dirasakan oleh warga. Kasus stunting di kecamatan Pamijahan tertinggi di Bogor dan kedua tertinggi di Jawa Barat.

 

“Namun sarana penunjang untuk penanganan kasus stunting sangat minum bahkan banyak tidak tersedia di posyandu, juga di PAUD tidak tersedia padahal peran PAUD sangat penting dalam penanganan stunting,” imbuh Dindin.

 

Lalu di bidang pertanian, sarana irigasi untuk mengairi lahan produksi pertanian masih tidak memadai, dimana pembangunan irigasi hanya di lokasi tertentu saja.

 

Masyarakat kesulitan mendapatkan pupuk dan mahalnya harga pupuk karena adanya penguasaan perdagangan pupuk oleh pihak tertentu. Jalan usaha tani masih jauh dari harapan, sehingga menyulitkan bagi petani dan membuat mahal ongkos produksi.

 

*Infrastruktur Masih Minim*

 

Infrastruktur masih minim terutama jalan yang sangat mendesak bagi wilayah Bogor bagian barat. “Kemacetan menjadi rutinitas harian dialami warga Bogor barat, karena pembangunan jalan baru sejak lama belum terealisasi,” ujar dia.

 

*Kesulitan Ekonomi dan Tingginya Pengangguran*

 

“Warga kecamatan Pamijahan yang merupakan sentra peternakan ikan merasakan sulitnya mencari modal usaha. Banyak kolam pembesaran ikan yang dibiarkan tidak berproduksi karena kesulitan modal untuk membeli benih dan pakan, Hal Ini membuat banyak warga sekitar menganggur karena pemilik kolam tidak bisa mempekerjakan mereka lagi,” terang Dindin.

 

Lapangan pekerjaan sulit didapat, masyarakat merasa pemerintah harus serius memikirkan tingkat pengangguran ini dengan membuka lapangan kerja dan mengasah keterampilan kerja.

 

Karenanya dalam rangka menekan angka pengangguran oemerintah harus membantu menguatkan UMKM yang selama ini jadi penopang utama terciptanya lapangan kerja baru.

 

*Dindin: Harus Ada Evaluasi yang Serius!*

 

“Keluhan yang disuarakan masyarakat pada kesempatan Reses ini menjadi bukti bahwa kinerja pemerintah dalam pembangunan masih jauh dari tepat dan adil karena belum terjadinya pemerataan,” tegas dia.

 

Harus ada evaluasi yang serius terhadap perencanaan yang disusun selama ini. Pemerintah harus membuka mata dan telinga selebar-lebarnya supaya bisa mendengar denyut nadi kehidupan warganya.

 

Kinerja pemberdayaan masyarakat juga masih jauh dari membahagiakan. Program-program pemberdayaan ekonomi masih tidak dirasakan oleh rakyat. Harus ada upaya serius memetakan hajat hidup ekonomi rakyat.

 

“Apa lagi Jabar memiliki angka penduduk paling banyak, dan angkatan kerja produktif paling tinggi. Pemerintah harus mengerahkan segala sumberdaya ekonomi yang dimiliki untuk dapat menghidupi dan memberikan penghidupan bagi rakyatnya yang terhimpit kesulitan ekonomi,”

 

Terakhir ia menilai Pemerintah belum serius memberdayakan Desa sebagai kelembagaan masyarakat yang paling mengerti dalam mengelola kehidupan masyarakatnya. “Berikan kepercayaan kepada Desa untuk merumuskan kepentingan masyarakat dan berikan dukungan yang penuh untuk dapat menyejahterakan masyarakatnya,” lanjut dia.

 

Dengan cara antara lain berikan dukungan keuangan yang memadai dan berikan kemerdekaan dalam penggunaannya untuk mengatasi kesulitan warganya. “Lembaga perekonomian Desa, yaitu BUM Desa harus berdaya untuk menjadi daya ungkit kebangkitan ekonomi rakyat dari Desa,” pungkas dia.***

Redaksi