Bandung, beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Asep Syamsudin, sebut momen Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober merupakan penghargaan yang luar biasa dari pemerintah Indonesia kepada para santri atas jasanya dalam sejarah kemerdekaan.
“Hari santri merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah untuk kalangan Santri. Baru bisa seperti ini memang berkat kepemimpinan bapak Presiden Jokowi (Joko Widodo) sekarang mengakui peran dari santri dalam hal kaitannya dengan kemerdekaan bangsa Indonesia,” ujar Asep Syamsudin, Jumat (21/10/22).
Ia melanjutkan, dalam konteks kekinian para santri tidak lagi harus berperang angkat senjata dalam mempertahankan tanah airnya. Lebih dari itu, para santri kini dihadapkan dengan perang ideologi dan perpecahan yang kian hari dapat mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
“Dalam satu maqolah ulama itu, didahulukan tholabul Ilmi. Itu merupakan satu wujud bentuk jihad. Karena Islam itu bisa berjalan, bisa menjadi sukses ya lewat ilmu. Islam itu akan jaya selagi syariatnya dijalankan. Nah untuk menjalankan syariat itu harus dengan ilmu,” jelasnya.
Lanjut Asep, ketika nanti sudah tidak ada lagi yang belajar ilmu syariat, maka secara pasti Islam itu akan hilang dengan sendirinya. Terlebih, Indonesia akan memasuki tahun politik, dimana semua pihak perlu bersiap akan potensi munculnya politik identitas yang memecah belah.
Karena itu, dirinya berharap agar para santri mampu ikut berperan di dalam dengan membawa dan menularkan nilai-nilai akhlakul karimah.
“Negara kita adalah negara demokrasi mau tidak mau santri juga harus berperan. Karena sesuai yang dikatakan Mbah Moen (alm KH Maimun Zubair), Indonesia itu masih butuh pasangan antara nasionalis-religius atau religius nasionalis,” ungkapnya.
Karena keanekaragaman dan kebhinekaan yang ada di negara kita, Asep menambahkan hal ini harus terakumulasi dengan baik dan jangan sampai menimbulkan kubu-kubu perbedaan yang hanya akan merenggangkan persatuan bangsa yang sungguh tak ternilai.
“Jangan sampai agama justru dijadikan sebagai alasan untuk mengkotak-kotak seluruh kehidupan yang ada di negara kita ini. Banyak perbedaan di negara kita, tapi tetap bisa menjadi satu. Tentunya itu sangat mahal harganya, sangat mahal sekali,” pungkasnya.***
Redaksi