beritatandas.id, PURWAKARTA – Pemerintah berencana akan menghapus pegawai honorer atau tenaga harian lepas (THL) di instansi pemerintahan dan sejenisnya dengan tahapan melalui seleksi di instansi pemerintah.
Bupati Purwakarta Anne ratna Mustika pun mendukung rencana penghapusan tenaga honorer yang direncanakan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, adanya tenaga honorer atau THL ini khususnya di kabupaten Purwakarta dianggap sudah membebani APBD.
Anne pun menyebut, para THL di lingkungannya terbilang overload sehingga harus ada pengurangan, artinya diangkat statusnya menjadi P3K atau PNS.
“Mereka harus sudah dialihkan ke P3K dan ASN, dan pegawai yang diakui pemerintah pusat hanya dua itu, dan biaya upah kerja mereka pada 2019 saja mencapai Rp26 miliar, memang cukup menyedot APBD,” ujarnya.
Selain itu, untuk para honorer ini kualitasnya masih dipertanyakan, karena perekrutannya tidak melalui tahap seleksi.
“Jadi kualitas mereka dipertanyakan. Memenuhi standar atau tidak? Kan kita tidak tahu, begitu juga tenaga honorer di sekolah. Mereka diangkat oleh kepala sekolah,” ujar Anne.
Anne pun melarang dinas terkait untuk merekrut THL dan sejenisnya karena pemerintah pusat memberikan waktu pada 2024 sudah tidak ada lagi pegawai dengan sebutan honorer atau sejenisnya.
Pemkab Purwakarta sendiri merencanakan rekrutmen P3K ini akan dimulai tahun ini (2020), mengikuti rekrutmen CPNS yang dilakukan pemerintah pusat.
“Kalau P3K dan PNS kan mengikuti seleksi terlebih dulu, jadi yang lulus dapat dikatakan memiliki standar kualifikasi. Dan diharapkan mampu membawa perubahan Purwakarta lebih baik lagi,” ujarnya.
Redaksi