Beritatandas.kd, SUKABUMI – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan atau menjaga kondusipitas wilayah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) secara rutin dan berkala kerap melakukan monitoring ke seluruh wilayah darat hingga perairan di sepanjang laut di Jawa Barat.
Monitoring keamanan wilayah Jawa Barat yang dilaksanakan Iptu. Widi Eko P, S.M. selaku Panit 1 Subdit Kamsus Dit Intelkam Polda Jabar, tepantau sedang melakukan kegiatannya di wilayah perairan Sukabumi, pada Rabu (5/4/2023)
Tak luput beberapa tempat atau lokasi yang berada di perairan Sukabumi di kunjungi, sebagai bentuk monitoring, diantaranya monitoring kegiatan operasional para nelayan meliputi persoalan eksploitasi benur atau benih Lobster, selain itu juga monitoring kegiatan dan legalitas kapal yang ada di pelabuhan Sukabumi.
“Kami melakukan monitoring segala aktivitas kapal, terutama kapal tang bersandar di pelabuhan Sukabumi, adapun monitoring tersebut yaitu tentang legalitas kapal, dan kapal yang paling banyak yaitu jenis kapal pancing dan ikan,” kata Widi Eko, pada Rabu (5/4/23)
Seperti yang dikatakan Widi Eko, terkait dokumen kapal yang dikeluarkan dipelabuhan ratu meliputi surat izin Kapal dan surat persetujuan berlayar serta surat izin yang dikeluarkan daerah mecapai 30 GT kebawah sedangkan 30 GT ke atas surat dikeluarkan dari pusat, karena Pemkab Sukabumi tidak mempunyai kewenangan untuk perpangjangan perizinan sesuai peraturan Undang – undang no 23.
Diketahui bahwa surat SPB (surat persetujuan berlayar) hanya bisa berlaku untuk dipangkalan Pelabuhan Ratu sendiri tidak untuk dipelabuhan yang lain. Jenis Kapal yang berlayar khususnya di pelabuhan Ratu bisa terdeteksi dalam hal penangkapan di laut dilihat dari tingkat kapal dan alat tangkap yang di pakai untuk melakukan penangkapan.
Sementara terkait pelanggaran secara kasat mata yang sering terjadi di pelabuhan ratu antara lain kapal yang berada di tengah laut dan surat dokumen perizinan yang tidak lengkap serta penyelundupan narkoba, masuknya Imigran di pelabuhan ratu untuk sekarang tercatat kurang atau tidak ada.
Widi Eko menambhkan, “Monitoring mobilitas pelabuhan Sukabumi yang langsung melalui kepala PNPP PLARA yaitu Muhammad Rabbani, sekaligus monitoring terkait permasalahan Benur di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. (Red)