beritatandas.id, Bandung – Komisi II DPRD Jabar berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi Forum Masyarakat Peduli Jabar dan paguyuban nelayan Patimban dan Indramayu yang meminta uang kompensi buat para nelayan segera dicairkan.
Para nelayan juga mengeluhkan soal larangan mengambil ikan di area yang subur.
Komisi II DPRD Jabar, Yuningsih mengatakan, pengkajian pembangunan pelabuhan tersebut cukup lama mengakibatkan munculnya masalah kompensasi. Akan tetapi, pihaknya akan menindaklanjuti dengan merencanakan untuk meninjau langsung dengan pihak-pihak terkait.
“Keluhan ini pernah ada, ini terhalangi kenapa tidak mendapatkan kompensasi. Ini jelas kami juga protes. Kami tindak lanjuti dengan Dislutkan dan DPR untuk melihat ke sana,” kata Yuningsih, Kamis (11/11/2021).
Menurutnya, peninjauan langsung berguna untuk mengetahui apa saja yang diperbaiki. Pasalnya, aturan-aturan terkait Pelabuhan Patimban berasal dari Pemerintah Pusat.
“Jika betul ini di area tangkap nelayan, bisakah ini diperbaiki. Karena rekomendasinya dari sana (Pemerintah Pusat),” tuturnya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan membuat nota dinas untuk meninjau langsung bersama pihak terkait sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi di lapangan.
“Kita ada notulen untuk bikin nota dinas untuk berkunjung kesana untuk mengetahui betul kondisi disana,” imbuhnya.
Di samping itu, terkait bantuan pusat bagi nelayan yang tidak tepat sasaran, Yuningsih menilai para nelayan memang harus memenuhi syarat administrasi seperti kartu nelayan. Sebab, kartu tersebut merupakan aturan baru dari Pemerintah Pusat.
“Sering sekali bantuan ini yang menerima bukan nelayan tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Jadi nelayan harus melengkapi admistrasinya seperti kartu nelayan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Jabar, Hermansyah menambahkan, pihaknya telah menyampaikan keluhan keluhan para nelayan ke Kantor Staf Presiden (KSP) dan diterima langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
“Kami sudah rapat dengan KSP terkait nelayan Subang dan Indramayu yang terdampak dari Pembangunan Pelabuhan Patimban,” tambah Hermansyah.
Ia mengaku, kompensasi yang tak kunjung turun dan dikeluhkan oleh para nelayan juga sudah disampaikan dua kali pada bulan Oktober silam. Sehingga, Dislutkan Jabar telah menyampaikan ke Pemerintah Pusat.
“Jadi mudah-mudahan sudah ada rapat itu dapat diperhatikan oleh Pusat,” tutupnya.***
Redaksi