beritatandas.id, BANDUNG – Perjalanan 22 tahun Reformasi Indonesia dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi perubahan nasib rakyat Indonesia. Gerakan Reformasi relatif hanya terasa di bidang politik di mana kesempatan semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik lebih terbuka.
“Reformasi Indonesia yang telah berjalan 22 tahun belum mampu mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat baik di bidang agrikultur, agroindustri, religi, hingga sosial-ekonomi,” ujar Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam webminar bertajuk 22 Tahun Reformasi : Penguatan Gerakan Sosial-Ekonomi Rakyat, Kamis (21/5/2020).
Webminar ini diikuti sejumlah eksponen 1998, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB dan sejumlah akademisi Di antaranya Prof Muradi dari Universitas Padjajaran, Prof Dr Karim Suryadi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Agustiana (Pejuang Reformasi), Abah Suhendy (Eksponen 1998), dan juga Syaiful Huda (Eksponen 98) Selaku tuan rumah. narasumber hadir secara langsung di Kantor DPW PKB Jawa Barat.
Gus AMI, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, menjelaskan dari sisi keterbukaan politik Indonesia telah mengalami banyak perubahan dibandingkan di saat Orde Baru. Saat ini hampir semua masyarakat bisa menyuarakan aspirasi dan sikap politik mereka secara lebih bebas. Kendati demikian Gerakan Reformasi belum mampu memberikan perubahan signifikan terhadap perbaikan tarap hidup masyarakat.
“Belum adanya perubahan mendasar di bidang sosial-ekonomi selama 22 tahun perjalanan reformasi karena ketidakmampuan kita dalam menghadapi dominasi pasar di mana kita sejauh ini masih sebatas konsumen atas berbagai produk negara lain,” ujarnya.
Dia menilai ketidakmampuan Indonesia dalam menghadapi dominasi pasar ini bisa dilihat dari ketidakmampuan bangsa ini dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hampir semua produk strategis mulai dari beras, minyak, garam, hingga bawang masih impor.
Kondisi ini terjadi karena belum munculnya kebijakan mendasar yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Wakil Ketua DPR RI ini berharap ke depan ada perubahan paradigma pembangunan di Indonesia. Apalagi penyebaran wabah corona (Covid-19) selama hampir tiga bulan terakhir menyadarkan jika Indonesia memiliki banyak sekali kekurangan seperti lemahnya sistem Kesehatan, keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga medis, rendahnya disiplin warga, hingga ancaman kerawanan pangan.
Menurutnya sudah saatnya paradigma pembangunan Indonesia berbasis agraria dan sumber daya alam.
“Reformulasi, reinstalasi, dan reorientasi pembangunan merupakan suatu keharusan. Karena faktanya dengan wabah Covid-19 ini kita jadi tahu jika dokter terbatas, sarana Kesehatan tak memadai dan serba impor, pangan rawan, disiplin warga rendah, serta anggaran negara juga terbatas. Di sisi lain kerusakan alam juga terus berlanjut,” tukasnya.
Kendati demikian, Gus Ami memandang kondisi ini bukan sepenuhnya salah dari pemerintah. Ketidakberdayaan negara terhadap pasar dan berbagai kelemahan negara ini merupakan tanggung jawab bersama semua elemen bangsa termasuk pejabat, politisi, akademisi, aktivis sosial, hingga masyarakat sipil.
“Momentum peringatan Reformasi ini harusnya menjadi sarana evaluasi apakah memang tujuan kita melakukan perubahan benar-benar telah membawa Indonesia ke arah lebih baik atau malah sebaliknya,” katanya.
Sementara Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda mengatakan saat ini Indonesia berada di persimpangan orientasi pembangunan sebagai negara dan bangsa. Di satu sisi Indonesia saat ini membutuhkan penguatan negara, di sisi lain ada arus kuat yang menghendaki penihilan peran negara dan menyerahkan begitu saja urusan negara dan rakyat kepada kedaulatan pasar.
“Dalam situasi persimpangan ini, pilihan terbaik kita adalah menguatkan peran rakyat untuk terus menguatkan peran negara. Tanpa gerakan ini, kesejahteraan, keadilan sosial, dan soliditas negara-bangsa tak bisa kita tegakkan,” katanya.
Ketua Komisi X DPR ini mengatakan penguatan peran rakyat baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi membutuhkan pengorganisasian hingga level akar rumput. Di sini dibutuhkan peran kelompok menengah seperti akademisi, masyarakat sipil, hingga aktivis partai politik untuk berperan aktif dalam upaya penguatan peran rakyat di semua bidang.
“Pengorganisasian elemen-elemen rakyat ini, bukan untuk melawan atau melemahkan peran negara tapi gerakan ini menguatkan peran negara untuk memurnikan dan menegakkan amanat konstitusi negara,” katanya.
Sementara itu Ketua Frkasi DPRD Provinsi Jasa Barat Sidkon Djampi, yang juga sekretaris DPW PKB Jabar, kegiatan ini dilakukan untuk melawan lupa bahasa kita punya peristiwa perjuangan yang harus terus estafet.
“Untuknya meski dalam suasana ependemi Corona tetap kita laksanakan tentunya dengan prosedur yang di anjurkan pemerintah dan kita dengan cara daring, animo luar biasa di ikuti seluruh Indonesia,” tandasnya.
Hal Senada di ungkapkan Rahmat Djati yang juga ketua komisi II DPRD Jabar, menambahan bahwa di situ dibahas soal ekonomi kerakyatan.
“Memang kami membidangi itu, banyak hal untuk diperjuangan biar petani, peternakan, nelayan dan para pelaku ekonomi rakyat bisa mendapat perhatian dan itu adalah tugas kami,” pungkasnya.
Redaksi