beritatandas.id, Bandung – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Johan J Anwari meminta kepada Dinas Pendidikan untuk betul-betul mematangkan perencanaan pelaksanaan Pendidikan Tatap Muka (PTM), sebelum memulainya pada Juli mendatang atau ketika semester genap dilaksanakan.
Dia menilai, ada beberapa hal yang patut dimatangkan terutama dalam mengontrol aktivitas anak usai jam sekolah. Jangan sampai, kata Hadi, PTM menjadi penyebab timbulnya klaster baru dalam penyebaran pandemi Covid-19. Sebab anak usia sekolah diakuinya kadang masih belum memiliki kesadaran yang tinggi, dalam menerapkan protokol kesehatan.
Sehingga dibutuhkan peran serta banyak pihak, selain dari guru dan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan dan penanganan Covid-19. Anggota Fraksi PKB ini berharap, dalam pelaksanaan PTM kelak sebaiknya dilaksanakan secara bertahap, dengan mengedepankan hasil evaluasi pada tiap tahapannya guna mencegah terjadinya klaster baru pandemi tersebut.
“Secara normal semua merindukan adanya PTM. Semua, mulai dari siswa, orangtua, guru ingin ada PTM. Kemudian sudah ada semacam komando dari Menteri Pendidikan menargetkan pertengahan Juli dimulai seiring dengan tahun ajaran baru, melakukan PTM tetapi terbatas. Kita sebagai orangtua, masyarakat yang concern terhadap pendidikan, harus mencermati dan optimistis. Tapi dengan adanya pandemi, sudah seharusnya menggunakan logika berbeda. Logika berubah. Kita juga harus apresiasi, secara teknis dinas sudah menyiapkan aturan PTM. Tapi kita juga harus jelas, jangan sampai merancang yang tidak baik. Jangan sampai terjadi klaster pendidikan nasional. Jabar saja ada 10 juta siswa, guru ratusan ribu lebih. Mereka ada keluarga. Jangan sampai jadi breakthrough virus. Jangan sampai terjadi. Itu yang ditakutkan,” ujar Johan kepada mediaklik.
“Sangat riskan jika beranggapan dengan adanya satgas di sekolah bisa mencegah penularan. Jumlahnya juga terbatas, paling sama banyak dengan jumlah guru. Sementara jumlah siswa sangat banyak. Mengurangi kemungkinan penularan, mungkin memang benar. Tapi anak usia segitu, sangat riskan. Kemungkinan sangat besar, tidak terkontrol. Di sekolah, mungkin kita bisa kendalikan, tapi diluar itu susah. Kita harus temukan solusinya. Harus sangat hati-hati dalam mengatur protokolnya. Sempurnakan prosedur, uji coba terbatas, buat komitmen yang serius. Maka pastikan jarak waktu bagus, masyarakat sekitar lakukan kontrol, warung dihimbau. Sebaiknya dilakukan bertahap, lalu dilihat perkembangannya. Dievaluasi dan sertakan ahli kesehatan juga. Kalau perkembangannya baik, baru ditambah. Jangan serentak sekaligus,” imbuhnya.
Selain itu kata Johan, percepatan pemberian vaksin kepada seluruh guru harus segera diselesaikan sebelum PTM dimulai, sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19. Dia mendorong kepada pemerintah pusat, agar menyegerakan pendistribusian vaksin supaya dalam pelaksanaan PTM nanti, dapat berjalan sedikit tenang terhadap ancaman pandemi.
“Guru seharusnya sudah 100 persen di vaksin. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah pusat dapat memenuhinya. Bisakah menyediakan vaksinnya? Kita harap sebelum PTM, sudah selesai semua. Untuk saat ini yang jelas, jangan terlalu semangat dalam euforia ini. Siap maksimalkan, uji coba dan bertahap,” tutupnya
Redaksi