beritatandas.id, SUBANG – Jembatan Tinggi di Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, Jawa Barat yang menghubungkan Dusun Karangmulya dengan Dusun Pelelangan, kembali mengalami kerusakan.
Pada tahun 2018 jembatan tersebut telah dilakukan pemugaran atau posisinya diturunkan agar tidak terlalu tinggi, dengan menggunakan anggaran dari Pemerintah Pusat yang menelan anggaran hampir mencapai Rp200 juta.
Namun, pada bulan Oktober 2019 lalu, Jembatan tersebut mengalami kerusakan, besi yang digunakan sebagai alas jembatan itu jebol dan bolong-bolong, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan roda dua maupun pejalan kaki.
Melihat kondisi jembatan yang memprihatinkan tersebut, salah satu warga Dusun Karangmulya, Desa Blanakan dan sekarang sebagai Ketua DPW LSM PPK Bhineka Sunarto Amrullah pernah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Blanakan, Pemerintah Desa Blanakan dan Ketua KUD Mina Fajar Sidik Blanakan untuk bersama-sama memperbaiki jembatan tersebut.
Berkat informasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Sunarto Amrullah, selang beberapa hari pada bulan Oktober 2019 jembatan tersebut dilakukan perbaikan.
Pada saat itu perehaban dilakukan oleh pihak Kecamatan Blanakan yang dipimpinan langsung oleh Plt Camat Blanakan Drs Aet Rudiatna, Kades dan Sekdes Blanakan serta Ketua KUD Mina Fajar Sidik Blanakan Dasam MB.
Terhitung 9 bulan dari mulainya perehaban dilakukan, kini Kondisi Jembatan tersebut kembali mengalami kerusakan, besi yang digunakan sebagai alas jebol dan bolong-bolong, sulit untuk dilalui oleh jendaraan. Jika musim penghujan datang dan kerusakannya tidak segera diperbaiki, dipastikan besi yang dijadikan sebagai alas akan semakin mengalami rusak parah.
“Semenjak dibangun tahun 2018 sudah dua kali jembatan ini mengalami kerusakan yang sama, ini diakibatkan karena pelaksana proyek tidak memperhatikan segi kualitas, alas yang digunakan seharusnya menggunakan besi baja yang tebal, tapi ini hanya menggunakan besi biasa, pelaksana proyek jembatan ini mengerjakan terkesan asal-asalan, begitupun pengawas proyek sepertinya tutup mata, karena jika saja pengawas melakukan pengawasan yang ketat,baik dan benar, tidak akan terjadi seperti ini,” beber Ketua DPW LSM PPK Bhineka Sunarto Amrullah, menanggapi kondisi jembatan.
Jika sudah begini, tambahnya, lantas siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus memperhatikan, jika bukan masyarakat dilingkungan sekitar, dan pemerintahan setempat.
Tahun lalu diperbaiki oleh pemerintah Kecamatan, Pemdes Blanakan dan Pihak KUD Mina Fajar Sidik, seharusnya pihak pelaksana yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya bukan menjadi beban masyarakat atau pemerintah setempat.
“Bukannya ada anggaran untuk perbaikan atau perawatan, namun kerena pelaksananya dari Bekasi, maka sulit untuk dihubungi,” ungkapnya.
“Saya pernah menyampaikan kepada dinas PUPR untuk melakukan perbaikan, namun pihak Dinas PUPR Kabupaten Subang, hanya menyarankan agar mengajukan proposal ulang yang berbentuk pengajuan baru,” pungkasnya.
Redaksi
Ikuti berita-berita menarik lainnya di
FB : beritatandas.id
IG : beritatandas.id
Tiktok : beritatandas