beritatandas.id, BANDUNG – Memasuki tahun ajaran baru 2021, siswa sekolah sejauh ini masih melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun, tidak tersedianya insfrastruktur untuk menunjang PJJ menjadi sorotan Komisi V DPRD Jabar.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menilai, pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau dalam belajar daring bagi siswa/i sekolah di wilayah pedesaan memiliki banyak permasalahan yang kompleks.
Menurutnya, terdapat tiga hal yang menjadi problem saat ini yakni konten, kurikulum dan ketersediaan sarana.
‘’Dari tiga poin tersebut yang paling disorotinya yaitu masalah ketersediaan sarana penunjang untuk PJJ yaitu ketersedian alat gadget dan sarana interne,’’ucap Dadan, Jumat (30/7).
Dadan yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Garut menuturkan, sudah setahun ini Komisi V meminta kepada dinas pendidikan untuk mencari solusi mengatasi permasalahan ini. Jika diperlukan buat pos belanjanya.
‘’Kami dari Komisi V sudah minta untuk mengidentifikasi kebutuhannya apa saja,” ucap Dadan.
Dorongan dari dewan akhirnya diusulkan dengan meminjam-pakai ponsel smartphone atau gadget yang dimiliki sekolah kepada pada siswa.
‘’Itu ada sekitar 38 ribu tablet dipinjam-pakaikan saat itu, yang pengadaannya dilakukan Disdik Jabar,’’ sebut Dadan.
Penyerahan secara simboliknya dilakukan di SMAN 9 Kota Bandung tahun 2020, dan saya hadir dalam proses penyerahan simbolik itu. Nah ini yang harus terus dicari solusi itu,” tambah dia.
Solusi lainnya adalah, para siswa diizinkan untuk menggunakan fasilitas labolatoriun komputer milik sekolah. Tapi solusi ini diperuntukan bagi siswa yang rumahnya tidak terlalu jauh dengan sekolah.
“Biasanya kan ada laptop, komputer, atau ada juga tablet bisa dipinjam oleh anak anak itu, secara bergiliran atau anak-anak tertentu saja,” katanya.
Dadan menuturkan, ketika melakukan kunjungan kerja ke Purwakarta daerah pelosok, ada sekitar 10 sampai 20 siswa dari 300 siswa yang tidak punya gadget.
Akhirnya, Gadget yang dimiliki Cuma satu itu jadi rebutan anggota keluarga lainnya. Untuk itu, penggunaan komputer sekolah bisa dipakai untuk 5 siswa.
Masalah lainnya adaah kuota internet, utuk mengatasi masalah ini, pihaknya meminta kepada Disdik Jabar untuk berkerja sama dengan operator telekomunikasi.
‘’Kita bagikan kartu perdana gratis yang biayanya diambil dari sekolah lewat dana bos dan biaya operasi sekolah daerah,’’ujar dia.
Kendati begitu, problem yang cukup sulit adalah ketersediaan sinyal. Misalnya daerah di kawasan Jawa Barat bagian selatan, banyak kawasan yang tidak terjangkau sinyal internet.
Garut bagian selatan ada sekitar 400 siswa belajar daring, tapi yang hadir hanya 30. Artinya 370 siswa tidak bisa belajar daring karena tidak ada sinyal.
‘’Jadi ini parah. Kita terus mendesak jangan sampai terjadi lost generation ataupun lost educational,” katanya.
Masalah ini juga sudah disampaikan ke Gubernur untuk segera dibenahi. Kemudian solusinya Pemdaprof akan menjalin kerjasama antara Diskominfo dengan operator untuk membangung insfrastruktur jaringan internet di daerah blank spot.
“Jadi diskominfo mendefinisikan ada daerah yang masih kosong untuk kemudian membangun semacam titik-titik yang bisa diibangun BTS-BTS baru,” katanya.
“Kami juga menekankan Diskominfo melakukan pendataan daerah mana saja di Jabar yang masih blank spot agar pembangunan poltisan jaringan internet jadi skala prioritas,” ujar Politisi PKB itu.
Redaksi