beritatandas.id, KARAWANG – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyerahkan bantuan dana pendidikan untuk 30.150 siswa yang tersebar di 388 sekolah di Kabupaten Karawang. Rinciannya, ke-388 sekolah tersebut tersebar di 280 SD, 59 SMP, 13 SMA dan 36 SMK.
Selain itu, Syaiful Huda juga menyerahkan bantuan untuk renovasi kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SMP, SMA, Program Center of Excellent/Pusat unggulan untuk SMK, alat kesenian untuk SMK, dan bantuan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD di Kabupaten Karawang.
Penyerahan bantuan berlangsung di Hotel Residen Karawang, yang dihadiri oleh para kepala sekolah se-Kabupaten Karawang. hadir pula Rahmat Hidayat Djati, (Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat), Sri Wahyuningsih (Direktur Sekolah Dasar, Dirjend Dikdasmen Kemendikbud), Dedi Supandi (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat), Asep Junaedi (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Karawang), dan Prof. Sri Mulyani (Rektor UNSIKA Karawang).
Seluruh peserta hadir dengan menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.
Dalam kesempatan itu, Syaiful Huda menyinggung soal kondisi darurat pendidikan akibat pandemi Covid-19, yang tengah dialami negeri ini dalam 10 bulan terakhir.
“Darurat pendidikan ini terutama sangat terasa mungkin sekitar empat bulan terakhir ini,” ujar Huda.
Menurutnya, dua aspek yang dirasakan akibat darurat pendidikan tersebut, yaitu aspek kuantitas dan kualitas pendidikan.
Para tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua termasuk siswa sekolah itu sendiri sama-sama mengalami kedaruratan dua aspek tersebut.
“Penurunan kedua aspek ini, Bapak Ibu pasti merasakannya karena pelaksana di lapangan. Sekarang banyak anak yang tidak diseloklahkan oleh orangtuanya baik ke paud maupun ke SD karena kondisi ekonomi, karena lupa, atau bahkan sengaja karena tidak adanya biaya,” jelasnya.
Persoalan ekonomi menjadi masalah yang juga sangat terdampak oleh pandemi sehingga mempengaruhi kemampuan para orang tua terkait kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
“Karena itu, darurat penbdidikan ini harus menjadi tanggungjawab bersama, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten-kota, seluruh stakeholders pendidikan, dan tidak terkecuali masyarakat itu sendiri,” tegas Huda.
Dengan begitu, masing-masing pihak harus siap ambil peran supaya darurat pendidikan ini tidak semakin mengalami penurunan.
“Karena kita tidak tahu kapan pandemi covid ini akan selesai. Tidak tahu kapan vaksinasi (Covid-19) bisa dilakukan untuk seluruh masyarakat kita. Maka dari itu semua pihak harus ambil peran,” kata anggota Fraksi PKB ini.
Jangan sampai, lanjut Huda, darurat pendidikan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau sekolah.
Karena itu, tegas Huda, pihaknya mengajak semua pihak untuk membangun solidaritas dengan perannya masing-masing guna mengatasi darurat pendidkan ini.
“Karena itu solidaritas ini menjadi sesuatu yang maha penting guna mengatasi darurat pendidikan ini,” tegas Huda.
Syaiful Huda juga menyinggung soal alokasi 20persen anggaran pendidikan dari APBN, yang belum maksimal.
Dijelaskan, berdasarkan hasil survei World Bank atau bank dunia, Unesco, dan Unicef, sampai pada masa pandemi Covid-19 ini, alokasi anggaran pendidikan yang secara keseluruhan mencapai 580Triliun, baru tersalurkan sekitar 350Trilun atau 60Persennya saja.
Anggaran pendidikan tersebut bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, tetapi juga tersebar di bebrapa kementerian lain.
“Ini supaya menjadi awwarnes (peringatan) bagi kita semua. Pertama, betulkah anggaran kita sudah mencapai 20Persen yang nilainya 508triliun? memang besar sekali, tetapi ini masih mengalami hambatan oleh berbagai persoalan,” kata Huda.
Artinya, kata Huda, 40persen dari dana pendidikan tersebut masih bermasalah. Akibat belum optimalnya pengalokasian anggaran pendidikan tersebut menurutnya bisa dirasakan oleh semua institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Survei kedua, lanjut dia, soal akses siswa terhadap buku pelajaran yang masih menyisakan 47,4persen. Hampir 50persen siswa di tanah air ini belum bisa mengakses buku pelajaran.
“Ini PR (pekerjaan rumah)-nya Bu Sri (Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar, Dirjend Dikdasmen Kemendikbud). Ini serius ini,” tegas Huda.
Survei ketiga, menyangkut soal kesiapan sarana dan prasarana menyangkut perlindungan Covid-19, di mana 51,1persen sekolah belum bisa mnegadakan sarana kebersihan berikut akses Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yanglayak bagi sekolah.
“Toilet ada tapi masih kurang representatif? ini PR kita bersama Bu Ning, Bu Direktur. Saya ingin hal pokok yang menjadi peroslan isu pendidikan ini diselesaikan,” tegasnya.
Terkait berbagai persoalan tersebut, kata Huda, Komisi X mendorong supaya 20persen anggaran pendidikan sepenuhnya digunakan untuk pendidikan, tidak untuk kebutuhan yang lain.
“Jadi dari 580triliun yang diproyeksikan untuk fungsi pendidikan itu, hanya 350triliun yang tersalurkan atau sisanya sekitar 200triliun itu mungkin masih dihgunakan untuk kebutuhan yang lain,” katanya.
Redaksi