beritatandas.id, BANDUNG – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Dinas Perikanan dan Kelautan Jabar untuk mengoptimalkan program optimalisasi tangkapan ikan nelayan mulai tahun anggaran 2020 ini.
“Kini ada inovasi dari Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Jawa Barat untuk memasilitasi nelayan dengan alat ‘smart fishing’. Jadi dengan alat ini nelayan bukan lagi kesannya mencari ikan, tetapi dia sudah tahu potensi potensi ikan, dan posisi ikannya ada di mana,” ujar Hj. Yuningsih, MM, Minggu (16/02/2020).
Dijelaskan, fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut diharapkan bisa membangkitkan semangat nelayan untuk meningkatkan produktivitasnya akan potensi kelautan. Lebih jauh, bisa membangkitkan minat anak-anak nelayan untuk meneruskan profesi orangtuanya.
“Kita tahu sering mendengar keluhan-keluhan seperti nyawa nelayan itu tidak berharga manakala terjadi kecelakaan di laut karena tidak adanya asuransi samasekali. Selain itu pendapatan mereka juga tidak bisa ditarget. Maka pemerintah harus turun tangan,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Lebih jauh Yuningsih mengatakan, fasilitas alat smart fishing yang juga bisa mendeteksi kondisi cuaca itu telah siap dioperasikan di tiga titik, yakni pantai Indramayu, Cirebon dan di Desa Binangun di pantai selatan. Setiap titik pantai tersebut didirikan tower pengirim dan penerima sinyal dataengenai kondisi cuaca dan posisi ikan ke setiap alat smart fishing yang dipegang oleh masing-masing nelayan.
“Satu tower itu bisa mengcover 50 alat yang dipegang nelayan. Dan kini sudah didirikan tiga tower di tiga titik pantai,” katanya.
Menurutnya, alat itu juga bukan hanya bisa membantu nelayan dalam mencari ikan, tetapi juga mengantisipasi keselamatan nyawa nelayan terkait cuaca buruk. Selama ini, tidak sedikit nelayan yang terjebak cuaca buruk di tengah lautan sehingga terjadi kecelakaan.
“Tower yang di darat itu bisa mendeteksi cuaca. Selama ini kecelakaan di laut itu terjadi karena tidak bisa mendeteksi kondisi laut seperti apa. Jadi smart fishing ini krgunaannya juga untuk pengamanan, bukan sekedar pencarian ikan,” katanya.
Selama ini, lanjut dia, nelayan banyak mengalami kerugian karena sering biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan banyaknya ikan yang didapat.
“Jadi program ini untuk mensejahterakan mereka juga, jangan sampai mencari ikan itu muter-muter dan belum tentu dapat ikan,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2015 berkewajiban memperhatikan infrastruktur perikanan dan kelautan, seperti pengadaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dengan segala konsekuensinya, semua kebutuhan nelayan difasilitasi oleh pemerintah provinsi.
“Salahsatu infrastruktur perikanan kelautan itu kan TPI yang dulu kewenangannya ada di kabupaten. Sejak 2015 kewenangannya beralih ke provinsi,” pungkasnya.
Redaksi