Karawang, beritatandas.id – Dengan mengusung tema peningkatan akan kesadaran politik dan hukum pemuda dalam mewujudkan demokrasi damai yang berintegritas, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Karawang menggelar kegiatan Simposium Pemuda dan Deklarasi Pemilu Damai 2024.
Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Simposium Pemuda dan Deklarasi Pemilu Damai 2024 DPD KNPI Kabupaten Karawang, Ahmad Sobirin kepada wartawan Kantor Berita RMOL.Jabar di Aula Husni Hamid Kompleks Plaza Pemda Karawang pada Kamis (28/12) malam.
Menurutnya selain dalam kegiatan yang diprakarsai oleh DPD KNPI Kabupaten Karawang melakukan deklarasi Pemilu Damai tahun 2024, kegiatan simposium tersebut merupakan hasil sebuah pemaparan mengenai pemilu dan wawasan politik yang ditujukan kepada para peserta dari kalangan Milenial hingga Gen-Z.
“Tentunya KNPI sebagai organisasi yang menaungi OKP dan 30 DPK, syukur Alhamdulillah kami bisa menyelenggarakan diskusi publik sekaligus mendeklarasikan Pemilu Damai 2024. Teruntuk itu, kita harus secara bersama-sama untuk bisa merangkul semua kalangan masyarakat utamanya kalangan Milenial hingga Gen-Z untuk mewujudkan hal tersebut,” ungkapnya.
Kegiatan yang di hadiri oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus perguruan tinggi di Karawang dan OKP Kepemudaan di Kabupaten Karawang juga, kata dia, rupanya kegiatan yang diprakarsai DPD KNPI Kabupaten Karawang inipun turut pula dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Mari Fitriana hingga Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang, Ade Permana dan perwakilan dari Polres Karawang yang diwakili oleh Kasat Binmas Polres Karawang, AKP Iis Puspita.
“Dan dalam hal ini, tentunya harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang bersama 2 lembaga vertikal lainnya yakni Polres Karawang maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang. Kenapa hal itu harus dilakukan oleh ke 3 pihak tersebut?, karena agar para pemudanya ini bisa memiliki produktifitas yang lebih baik dengan didukung keharmonisan demi membangun bangsanya ke depan,” ungkap Sobirin.
Selain itu, masih di tempat yang sama, dikatakan Bendahara KNPI Karawang, Ahmad Syahid mengungkapkan, bahwa kegiatan seperti Simposium kali ini merupakan salah satu program ‘Karawang Youth Season’ yang dimiliki oleh DPD KNPI Karawang yang rutin dilakukan pada setiap tahunnya dengan berbagai tema berbeda dalam tajuk yang digelarnya tersebut.
“Ya seperti halnya itu pada tahun lalu, kami ada kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan pemuda. Dan dikarenakan pada tahun ini bertepatan dengan momentum pemilu, maka dari itu panitia mengadakan kegiatan Simposium Pemuda dan Deklarasi Pemilu Damai 2024,” ucap Syahid.
Sadar atau tidak, kata dia melanjutkan, pemilu ini masih sekedar dimaknai sebagai memilih pemimpin tetapi lebih daripada itu. Sehingga ia menilai bahwa kontestasi dalam demokrasi tersebut, sebetulnya tidak hanya sekedar memilih, akan tetapi bagaimana mewujudkan cara bermasyarakat yang berwibawa, berintegritas ataupun yang bermartabat ketika pemikiran itu sudah dapat diwujudkan.
“Jadi saya kira politik transaksional itu bisa kita minimalisir, dan sebagai organisasi kepemudaan juga, KNPI harus berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan pesta demokrasi. Oleh karena itu, kami sebagai para pemuda di DPD KNPI Kabupaten Karawang ini menyatakan bahwa proses pemilu tersebut harus lah dikawal dan terus ditumbuhkan lebih baik lagi untuk tingkat kesadaran masyarakat dan pemudanya,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak panitia pelaksana kegiatan Simposium tersebut juga rupanya turut menghadirkan seorang narasumber akademisi terkemuka, yakni Ketua Dekan Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si,.
Dalam kesempatan itu, Fauzan Ali pun turut menyampaikan pemahaman politik di Indonesia masih banyak kesenjangan yang terjadi. Utamanya kesenjangan pemahaman politik yang ia lihat untuk saat ini, yaitu pemahaman politik yang hanya dimiliki oleh para peserta pemilu dan partai politik saja, akan tetapi untuk masyarakatnya sebagai konstituennya pada kalangan milenial hingga Gen-Z itu seperti tidak terlalu memahami dunia politik dan panggung politiknya.
“Jadi yang saya lihat dikalangan anak muda dan masyarakat saat ini, saya nilai mereka itu seperti tidak terlalu memahami politik, dan terkadang yang mengerti serta yang memahaminya itu hanya bagi para peserta serta parpol-parpol saja yang selalu berbicara soal urusan perpolitikan di negeri ini. Maka agar masyarakat dan anak muda memahami konteks politik di Indonesia ini, saya kira sudah sepantasnya kalau kita berdiskusi untuk menyamakan jajak pendapat guna menjembatani kesenjangan tersebut,” paparnya.
( Lx/Not )