beritatandas.id, BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, Asep Syamsudin, mendorong pemerintah untuk melakukan update data penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Asep mengatakan dalam reses ke-II masa sidang 2019-2020 yang dilakukan di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung terungkap beberapa masalah, salah satu PKH dan BPNT.
“Aspirasi yang saya terima dari masyarakat, banyak penerima manfaat BPNT dan PKH yang sebenarnya tidak laik,” tutur Asep selepas reses, Rabu (4/3/2020).
Namun dilain sisi, banyak juga masyarakat kurang mampu justru tidak menikmati program tersebut. Padahal, baik BPNT maupun PKH seharusnya menyasar masyarakat kecil.
Hal mendasar dalam penyelesaian masalah, kata Asep adalah melakukan pembenahan data base masyarakat penerima manfaat.
“Kami mendorong agar semua tingkatan pemerintah, mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Kemensos untuk melakukan pembenahan data, supaya program menjadi tepat sasaran,” ujarnya.
Pembenahan yang harus dilakukan adalah selalu update data secara berkala, supaya masyarakat yang sudah mapan, tidak lagi menerima bantuan khusus rakyat miskin.
“Datanya harus update, kondisi ekonomi masyarakat itu bisa berubah. Bisa saja penerima manfaat PKH dan BPNT setelah dmisentuh program, ekonominya sudah pulih. Kan bisa dialihkan kepada warga lain,” ujarnya.
Selain itu dalam reses juga terungkap kasus buku tabungan dan kartu BPNT yang dipegang oleh pengurus PKH. Bahkan bukan hanya buku tabungan dan kartu yang dipegang, pengurus PKH juga memiliki PIN. Sehingga oknum pengurus PKH bisa mengakses sendiri tanpa harus ada masyarakat penerima manfaat untuk kepentingan pribadi.
“Harus ada pengawasan terhadap pengurusnya juga. BPNT itu harus langsung diterima oleh penerima manfaat tanpa melalui pengurus, supaya bisa meminimalisisasi pungutan liar,” tegasnya.
Dengan melakukan update data dan pengawasan yang baik, Asep mengatakan program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan bisa berjalan sukses.
Redaksi