beritatandas.id, BANDUNG – Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda menilai bahwa Covid-19 selain berdampak pada krisis kesehatan juga akan berdampak terhadap krisis pangan dunia. Dengan demikian negara yang bisa memproduksi pangan akan menjadi penguasa baru di masa depan. Hal itu di ungkapkan dalam acara halal-bihalal secara daring bersama para anggota DPRD Fraksi PKB Jawa Barat, Senin Malam (25/5/2020).
“Akibat Covid-19 ini, kelihatannya kita akan mengalami krisis pangan dunia,” paparnya.
Gejala itu tutur Huda yang merupakan Anggota DPR RI bisa dilihat, dimana negara-negara Asia kini sudah mulai memberhentikan ekspor pangan, utamanya beras ke nagara Indonesia, dimana negara kita ketergantungan ekspor pangannya cukup besar.
“Jadi di Asia ini kalau saya baca beberapa referensi, hanya negara Filipina yang masih akan mengekspor hasil pertaniannya dan itu saja Filipina membatasinya, kalau negara Vietnam itu sudah close tidak akan melakukan ekspor pangannya terutama beras, selama ini kebutuhan ekspor beras ke Indonesia sangat besar sekali, Filipina hanya 20% yang akan dilepas untuk di ekspor,” paparnya.
Atas dinamika itu, artinya apa ini adalah momentum, untuk mengembalikan fitrahnya negara Indonesia sebagai negara agraris, sebab kalau kedaulatan pangan ini bisa diciptakan maka Indonesia akan menjadi negara kuat.
Untuknya, pada semua anggota DPRD Jabar yang hadir dalam kesempatan ini pasca pandemi Covid-19, Fraksi PKB Jabar harus fokus dan memprioritaskan dan memperjuangkan agenda-agenda kedaulatan pangan.
Begitu juga organisasi sosial masyarakat harus mulai diadvokasi supaya memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir petani & nelayan agar kepentingannya dapat diakomodir & dilindungi.
“Agenda ini diyakini menjadi satu-satunya jalan keluar bagi negara agraris ketika menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19, untuknya gerakan lumbung desa, pembangunan gudang-gudang untuk komoditi hasil bumi yang diproduksi para petani pribumi hendaknya diseriusi sebagai alternatif program yang layak dieksekusi pasca pendemi,” paparnya.
Menanggapi pernyataan itu,Ketua Komisi II DPRD Jabar yang berasal dari Fraksi PKB Rahmat Hidayat Djati mengatakan, pihaknya akan segera menjalin komunikasi intensif beserta semua stakeholders bidang perekonomian di Jawab Barat untuk fokus dan intensif mengurusi soal ini.
“Saya selaku Pimpinan komisi beserta seluruh anggota komisi II
akan segera melaporkan kepada pimpinan DPRD tentang opsi ini agar segera bisa ditembuskan kepada para kepala OPD dan semua stakeholder melalui bapak Gubernur Jawa Barat,” paparnya.
Hal senada diungkapkan anggota DPRD Jabar Asep Suherman, Dia menilai sektor pertanian adalah ujung tombak ketahanan pangan nasional di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Asep, pertanian perlu terus didorong untuk tetap eksis saat kondisi nasional goyah.
“Kita butuh pertanian karena dengan memperhatikan serius terhadap petani kedaulatan pangan akan tercipta,” pungkasnya.
Redaksi