beritatandas.id, BANDUNG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberi perhatian khusus terhadap produk pertanian dan perkebunan lokal dalam rangka memperkokoh ketahanan pangan sebagai dampak dari Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.
Seperti aktivasi lumbung – lumbung pangan desa sebagai gerakan ketahanan pangan juara lahir batin di Jawa Barat harus dimaksimalkan.
“Selain penanganan kasus-kasus Covid-19, Pemprov Jabar juga harus memiliki gagasan ketahanan ekonomi dan pangan, sebab gejala krisis pangan sudah nampak,” ujar Rahmat,saat di hubungi via saluaran selulernya, Selasa (26/5/2020).
Berdasarkan informasi yang telah diterima kini beberapa negara Asia telah menutup ekspor pangan ke Indonesia sepertu hal Vietnam udah close untuk tidak ekspor utamanya beras.
“Artinnya kita semua harus menyiapkan situasi ini dengan memperkuat keberadaan para petani, apalagi potensi Jabar di Jabar ini luar biasa bagus dan luas,” paparnya.
Selain itu Menurut Rahmat, akibat dari diberlakukannya phsycal distancing Covid-19, banyak masyarakat Jabar yang kehilangan penghasilan. Akibatnya, daya beli masyarakat saat ini menurun.
Namun demikian kata dia, hal itu bisa di atasi jika pemerintah provinsi Jabar, serius untuk meningkatkan produk pertanian, perkebunan dan peternakan
“Kami di komisi II sudah mengusulkan menyarankan agar ada peningkatan stimulus terhadap petani, nelayan dan peternak serta pembudidaya lokal,” paparnya.
“Kita dorong mereka dengan bantuan yang memadai,” tegasnya.
Ia menjelaskan, keunggulan Provinsi Jawa Barat jika dibandingkan dengan daerah lainnya adalah memiliki kekayaan alam mulai dari tanah pertanian dan perkebunan hingga potensi laut.
Seharusnya kata politisi PKB hal itu bisa dimanfaatkan untuk mengatasi krisis ekonomi yang diakibatkan dari Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan
“Jabar punya potensi untuk keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki,” tuturnya.
Dan sekarang kata dia, saat pelaksanaan realokasi APBD, maka Pemprov Jabar bisa memberikan fokus program kepada sektor ketahanan pangan dalam rangka menstabilkan ekonomi.
“Realokasi APBD untuk penangan Covid-19 penting. Tetapi antisipasi dan kemandirian pangan juga harus kita seriusi agar daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi masyarakat tidak terpuruk,” paparnya.
Selanjutnya Angggota DPRD Jabar Asep Suherman juga meminta organisasi sosial masyarakat harus mulai diperhatikani supaya memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir petani & nelayan agar kepentingannya dapat diakomodir & dilindungi.
“Agenda ini diyakini menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Jawa barat yang daerahnya agraris ketika menghadapi krisis akibat pandemi covid-19, untuknya gerakan lumbung desa, pembangunan gudang-gudang untuk komoditi hasil bumi yang diproduksi para petani pribumi hendaknya diseriusi sebagai alternatif program yang layak dieksekusi pasca pendemi,” pungkasnya.
Redaksi