Bandung, beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dadan Hidayatulloh mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini masih menjadi polemik.
“Terkait permasalahan PPPK dan honorer yang sudah menjadi isu Jabar dan Nasional, kami menyarankan agar Pemprov Jabar lebih intens dan persuasif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Menurut Dadan, hal itu dilakukan untuk mengetahui kemungkinan skema penambahan Dana Alokasi Umum untuk tenaga PPPK dan honorer ada penambagan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
“Dilakukan dalam kerangka skema kemungkinan-kemungkinan adanya opsi penambahan DAU dari pusat ke pemerintah daerah khusus untuk hal tersebut,” katanya.
Dadan berharap dengan cara seperti itu, permasalahan PPPK dan honorer dapat segera terselesaikan.
“Komunikasi tersebut dilakukan agar masalah tenaga PPPK dan honorer cepat terselesaikan, tidak tertunda berlarut-larut dan makin kusut,” ujarnya.***
Redaksi