beritatandas.id, BOGOR – Dalam rangka soft launcing buku hasil riset dengan judul Potret Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Bogor yang digelar di aula Komisi Pemiluhan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, di Jalan Tegar Beriman No 35, Cibinong, pada Kamis ( 19/12/2019)
Dalam rangka acara yang di gelar dan berita publikasi KPU hanya mengundang beberapa media untuk memberitakan kegiatanya. Hal tersebut menjadi polemik yang serius dikalangan media-media yang ada di Kabupaten Bogor.
Terkait KPU hanya mengundang beberapa media saja dan terkesan mengabaikan, bahkan terkesan mendiskriminasi media lain (daftar undangan- red) mereka menilai KPU lupa, bahwa anggaran yang di gunakan dalam kegiatan tersebut adalah uang negara, uang rakyat bukan uang KPU atau ketua komisi.
Hal tersebut membuat lembaga organisasi dari Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) mendatangi kantor KPU untuk meminta klarifikasi KPU terkait undangan terhadap media yang dianggab tidak profesional terhadap insan pers yang lain.
Namun kedatangan para pengurus PWRI ke KPU tidak ada yang berhasil di konfirmasi, bahkan terkesan di bola alias lempar sana lempar sini.
“Humas KPU harusnya paham betul ada berapa media yang terdaftar di dinas kominfo, terkait anggaran yang di gunakan adalah uang negara apalagi ini acara dalam bentuk publikasi ,kita semua yang tergolong sebagi sosial kontrol punya hak dalam mengawasi anggaran pemerintahan di Kabupaten Bogor , dan ini jelas dan sudah diatur dalam UU Pers,” papar seketaris PWRI H.Nurkholis.SE.
Lebih lanjut Nurkhlis mengatakan, ” Kita sebagai sosial kontrol punya hak dalam pengawasan anggaran pemerintah Kabupaten Bogor, humas KPU harus profesional menjalankan tugas sesuai tufoksi, jika mereka bilang tidak tahu keberadaan media yang ada di Kabupaten Bogor itu salah karena kita punya dinas Kominfo ” tegasnya.
Terkait tindakan KPU Bogor yang dinilai diskriminasi terhada media, pihak PWRI akan menindak lanjuti hal tersebut, karena kejadian ini menurut
Terkai polemik ini seketari dan ketua PWRI bersama media yang merasa didiskriminasi tetap akan menindak lanjuti, karena menurut Sekretaris PWRI kejadian ini bukan sekali ini saja terjadi di Kabupaten bogor.
Rahmat