beritatandas.id, Bandung – Adanya refocusing anggaran yang terjadi yang terjadi pada dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan sektor perekonomian dinilai mengakibatkan pemulihan ekonomi di Jawa Barat tidak berjalan dengan maksimal.
Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat, dirinya menilai dinas-dinas yang berkaitan dengan sektor perekonomian perlu adanya dukungan anggaran memberikan bantuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
“Bagi kami ini (refocusing) tidak boleh terjadi lagi di tahun 2022, walaupun indikasi yang terjadi sekarang pagu anggaran untuk tahun 2022 juga tidak jauh berbeda dengan 2021” kata Rahmat Hidayat Djati, Kamis 20 Mei 2021.
Menurut Rahmat adanya regulasi, kebijakan, dan kerjasama dengan stakeholder terkait mengakibatkan anggaran yang ada baik yang bersumber dari pusat, swasta, serta dari anggaran desa belum dapat dikelola oleh dinas-dinas di sektor perekonomian khsusnya pada Dinas Perkebunan untuk melakukan upaya pemulihan Ekonomi.
“Saya berharap hal-hal seperti ini harus ada terobosan, kita tidak bisa terlalu menyalahkan, karena mungkin saja anggaran itu digeser untuk permasalahan kesehatan Tetapi tidak berarti tidak terjadi upaya yang lain,” katanya.
Pihaknya berharap, adanya semaca upaya peningkatan anggaran pada sektor perkebunan baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022 sebagai upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat.
“Dimulai dari sektor perkebunan yang menyangkut banyak sekali sub sektor yang lain, banyak sekali masyarakat, petani, dan yang lainya dan adanya inovasi-inovasi, balai dan UPTD untuk membuat program-program yang lebih tepat sasaran, yang lebih sesuai dengan kondisi sekarang saat pandemi, lebih sesuai dengan generasi milenial, dengan anak-anak muda,”ujarnya.
“Kita tidak boleh menutup kemungkinan merubah sistem yang ada baik dari regulasi, kebijakan, bahkan tupoksi, sehingga dalam jangka panjang fleksibilitas yang dinamis ini membuat pemerintah Jawa Barat masih bisa danggap sebagai salah satu pelayan dari kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Redaksi