beritatandas.id, BANDUNG – Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Provinsi Jawa Barat bersepakat untuk membantu warga yang terpapar virus corona (covid 19) berupa bantuan keuangan, pangan, dan program padat karya. Bantuan keuangan ini merupakan hasil refocusing belanja APBD Provinsi Jawa Barat, yang dinilai cukup memungkinkan dilakukan.
Kesepakatan itu diperoleh dalam agenda Rapat Terbatas yang dilakukan di Ruang Papandayan Gedumg Sate, hari ini (Kamis, 26/03/2020). Jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat telah menggelar dengan gubernur membahas soal penanggulangan Covid-19.
Forum rapat menghasilkan kesimpulan penanggulangan corona virus di Jawa Barat secara menyeluruh, dari fase tanggap darurat sampai pasca mewabahnya virus yang telah merenggut puluhan nyawa tersebut di Jawa Barat.
“Dalam rapat ini dibahas mulai dari pembahasan anggaran sampai pada teknis pengendalian,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati.
Adapun besaran refocusing anggaran tersebut, lanjut Rahmat, Rp5 Triliun akan digunakan untuk bantuan keuangan dan pangan bagi warga Jawa Barat yang terpapar Covid 19. Tidak hanya itu, para pimpinan DPRD beserta pemerintah juga menyiapkan bantuan keuangan senilai Rp13-14 Triliun untuk pasca tanggap darurat.
“Alokasi bantuan tanggap darurat yang Rp5 Triliun itu, setiap warga yang terdampak masing-masing akan mendapat bantuan senilai Rp500 ribu, tapi tidak sepenuhnya diberikan dalam bentuk uang, karena sebagian rencananya akan diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok. Sedangkan bantuan yang Rp13 sampai 14 triliun itu akan diberikan nanti setelah masa tanggap darurat ini berlalu, di mana bantuan yang dimaksud dalam bentuk program padat karya,” jelas Rahmat.
Langkah ini dilakukan, mengingat para korban khusunya, dipastikan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Bahkan bukan hanya korban yang positif terinfeksi Covid 19, warga yang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), termasuk warga lain pun terkena dampak dari wabah virus ini.
“Akibantnya, aktivitas ekonomi secara keseluruhan menurun karena setiap orang pasti membatasi pergerakannya karena takut terpapar virus. Apalagi bagi mereka yang sudah dinyatakan positif terinfeksi, jelas tidak akan bias melakukan aktivitas apapun. Bahkan para anggota keluarganya pun pasti akan mendapat pengawasan dan setidaknya harus melakukan karantina mandiri. Maka DPRD beserta Gubernur bersepakat untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka,” ungkap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Adapun jumlah besaran bantuan secara pasti termasuk rincian serta alokasi dan jenis kegiatannya akan segera dikomunikasikan oleh Sekda Jawa Barat kepada pimpinan DPRD, yang rencananya akan dibahas dalam rapat lanjutan pada(Jumat, 27 Maret. Ia berharap agar upaya yang dilakukan DPRD serta Pemprov Jabar dalam menanggulangi wabah covid 19 dapat dilakukan dengan maksimal.
“Semoga upaya kita antara Gubernur dan pimpinan DPRD akan dapat meyakinkan langkah pencegahan dan penanganan covid-19 dalam suasana optimis dan mampu menebarkan kabar-kabar baik penuh kegembiraan untuk rakyat Jawa Barat khususnya,” harapnya.
Redaksi