beritatandas.id, Indramayu – Hingga kini, para petani masih mengeluhkan persoalan permainan harga hasil panen. Pasalnya, petani menilai biaya tanam yang tinggi dan hasil panen yang didapatkan terlalu rendah sehingga membuat petani merugi.
Demikian diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H.Sidko Djampqi Keluhan petani itu didapatnya ketika melakukan kegiatan reses di Kabupaten Indramayu beberapa hari yang lalu.
Dikatakan, dari hasil pertemuannya itu, petani sangat berharap ada perhatian dari pemerintah agar kondisi tersebut bisa berubah.
Dengan adanya campur tangan pemerintah itu, maka nasib petani bisa menjadi lebih baik.
“Nah, mereka minta ada perlindungan dari pemerintah. Dalam hal ini, ada kepastian hasil panen tani,” ujar Sidkon yang juga ketua F-PKB Jawa Barat
Selain itu, persoalan pupuk juga dipermasalahkan para petani. Karena, di musim tanam justru terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.
“Mereka (petani) berharap pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap distributor dan agen agar tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di saat petani membutuhkannya. Bahkan, Kartu Tani juga tidak efektif karena saat digunakan tidak bisa akibat terjadi kelangkaan,” tuturnya.
Ia juga mengatakan kondisi itu semakin sulit saat petani terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga mahal.
Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan menambah alokasi pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan dan para petani tetap produktif.
“Untuk sementara, saya menyarankan agar petani menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan karena sebagian besar petani juga beternak. Itu salah satu solusi atas mahalnya harga pupuk non subsidi. Rata-rata, pertanian di Indramayu adalah padi,” pungkasnya.***
Redaksi