beritatandas.id, BANDUNG – Paparan gubernur setelah paripurna tentang progres report gugus tugas Covid-19 Jawa Barat yang digelar, Gedund DPRD Jabar, Senin (20/7) membuat sesak dada ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H.M. Sidkon Djampi. Pasalnya gubernur Jawa Barat tidak sama sekali menyebut pondok pesantren dalam hal penanganan Covid-19.
“Berbagai lembaga disebut untuk mendapat rapid test, hanya ponpes yang tidak disebut bapak Gubernur, itu yang membuat saya merasa dada menjadi sesak,” ujar Sidkon dalam keterangan perssnya, Selasa (21/7).
Untuk meluapkan kekesalan akibat situasi itu, Sidkon yang juga ketua pansus Raperda penyelenggaraan pesantren, mangajukan interupsi di sela-sela rapat paripurna tersebut. Dia mengungkapkan bahwa pondok pesantren di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) butuh mendapatkan perhatian selayaknya lembaga yang lainnya.
“Protokol kesehatan ini berlaku buat semua kalangan, tidak terkecuali pondok pesantren yang sekarang sebagian sudah menjalankan kegiatan belajar mengajar. Untuknya pesantren selayaknya untuk diperhatikan, baik bantuan masker, handsanitizer, rapidtestnya. Bahan ruang istrihat (kobong) para santrinya,” paparnya.
Sebab, selama pihaknya menggelar kunjungan ke pondok-pondok pesantren, misalnya pada saat reses yang baru lalu, bahwa fasilitas penanganan Covid-19 dari pemerintah dinilainya boleh dibilang belum ada.
“Ponpes itu merasa terbantu meskipun kami hanya membagikan masker untuk para santri dan pengurus ponpes,” paparnya.
Dengan demikian, pihaknya meminta Pemprov Jabar, apalagi seiring dengan akan dikeluarkan kebijakan terkait wajib bermasker dan ada sanksi bagi masyarakat yang tidak bermasker saat menjalankan aktivitas.
“Bisa memberikan sosialisasi yang maksimal utamanya ke pondok-pondok pesantren dan bisa membantu apa yang jadi kebutuhan ponpes terkait protokol kesehatan melawan Covid-19,” pungkasnya.
Redaksi