beritatandas.id, BANDUNG – Komisi IV DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, pada Rabu (17/2/2021).
Kunjungan tersebut membahas evaluasi kegiatan tahun anggaran 2020, program kegiatan 2021, dan rencana program tahun 2022.
Salah satu tema yang dibahas dalam Kunjungan kerja ini adalah terkait dengan tata kelola Rumah Susun Sewa atau Rusunawa.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Asep Syamsudin mengatakan untuk meningkatkan mutu pelayanan pihaknya minta kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat untuk melakukan tata kelola yang lebih baik.
“Rusunawa harus ditata lebih baik lagi, jika ada pengembangan ya untuk memenuhi Detail Engineering Design (DED) Rusunawa,” kata Asep saat dihubungi Jumat (19/2/2021).
Menurut Asep Syamsudin, pihaknya juga berencana akan menaikan anggaran untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di tahun anggaran 2022 mendatang.
Jumlah nominal kenaikan tersebut mencapai Rp7,5 juta per unit dari anggaran Rutilahu sebelumnya.
“Satu unit RTLH sekarang kan Rp17,5 juta, kemudian kita setuju menaikan menjadi Rp25 juta per unit jadi kenaikannya mencapai Rp7,5 juta. Itu akan kita dorong untuk tahun anggaran 2022,” katanya.
Asep Syamsudin juga mendorong adanya upaya penggembangan pembangunan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat.
“Karena secara format sudah dilakukan oleh Dinas terakait, kami mendorong pengembangan pembangunan Perumahan, Rutilahu, dan Rusunawa,” ujarnya.
Selain itu, Asep juga mengatakan, rencana pembangunan rumah knock down berupa stiepan perlu dikoordinasikan kembali.
“Menimbang hal tersebut perlu adanya sinergitas antar OPD, terlebih dengan Rutilahu pun harus ada penambahan dari sisi kuantias,” katanya.
Redaksi