beritatandas.id, BANDUNG – DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat gencar melakukan kegiatan meminimalisasi penyebaran virus corona sebagai pemicu covid-19, khusunya di wilayah Jawa Barat. Kegaitan tersebut mulai dari pembukaan posko tanggap darurat, penyemprotan Disinfektan, pembagian masker hingga pembagian sembako, tidak tanggung-tanggung selain sebagian gaji para anggota legeslatif wajib untuk penanganan Covid-19 anggota legeslatif yang tidak pro aktif dalam penanganan Covid-19 diancam kena sanksi partai.
“Kami dari PKB dari tingkat DPP, DPW hingga ke tingkat ranting membentuk satgas penanggulangan covid-19. Dalam tempo satu bulan bahkan hingga tiga bulan ke depan akan senantiasa istiqomah hadir di tengah masyarakat,” ujar Ketua Tim Penangulangan Covid-19 DPW PKB Jabar, Oleh Soleh, saat Pembukan Posko penangulangan Covid-19 dan pembagian sembako bagi masyarakat yang Ekonominya terdampak Covid-19,Rabu (08/04/2020).
Melalui posko tersebut, jelas Oleh, yakni melakukan penyemprotan cairan disinfektan, pembagian masker kepada masyarakat, pemberian sabun, pembagian sembako, dan sejumlah kegiatan lainnya. Tujuan utama didirikannya posko penaggulangan covid -19 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota hingga tingkat ranting kecamatan itu, PKB ingin menciptakan ketengan bagi masyarakat terkait wabah virus mematikan tersebut.
“Meskipun nilainya tidak seberapa tetapi kami yakin bahwa pemberian ini akan sangat bermanfaat dalam rangka menambah semangat hidup mereka, agar mereka tidak terlalu panik dan putus asa,” kata Soleh yang menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ini.
Ia pun memperingatkan bagi anggota DPRD yang tidak peduli terhadap kegiatan sosial tersebut. Pandemi Covid-19 yang telah merenggut puluhan ribu nyawa di dunia ini semestinya mengetuk kepedulian semua pihak, terlebih para anggota legislatif alias wakil rakyat.
“Kalau tidak (peduli) pasti ada surat teguran,” tegasnya.
Disinggung soal bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat terdampak covid-19 ini, ia mendesak anggaran yang telah disiapkan agar disalurkan dengan maksimal, khusunya untuk pencegahan dan penyelamatan.
“Misalnya, bagaimana agar setiap penduduk di Indonesia yang hampir 250juta jiwa ini memakai masker. Yang paling pokok kan itu, karena masker efektif untuk langkah pencegahan penularan covid19,” katanya.
Yang kedua, lanjut dia, bagaimana agar seluruh warga, khusunya di Jawa Barat dalam 1×24 jam merasa aman, nyaman, dan tidak panik akan wabah virus maut tersebut. Maka harus ada jaminan bagi masyarakat selama melakukan upaya pembatasan sosial akan kebutuhan pokoknya.
“Yang penting kebutuhan sembakonya saja dulu terpenuhi, ” tegasnya.
Kemudian soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan tersebut, tegas dia, itulah yang lebih penting. Jangan sampai bantuan turun tapi salah sasaran sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Agar tidak terjadi disharmonisasi, tidak chaos, tidak terjadi masalah baru,” katanya.
Maka, bagaimana agar para anggota legislatif juga bisa ikut mengawal pendataan warga calon penerima manfaat yang dilakukan dari tingkat RT, Kepala Desa, Lurah, Camat, dinas sosial, hingga gubernur, agar semua anggota masyarakat yang layak dibantu betul-betul menerima haknya. Kuncinya, harus diawali dengan input data calon penerima bantuan yang valid.
“Jangan sampai orang yang punya mobil, rumah bagus, didata, sedangkan yang korban PHK, pagi makan, siang tidak, itu malah tidak didata. Jangan sampai salah sasaran,” tegasnya.
Menurutnya, akan lebih baik proses pendataan dilakukan dengan didampingi pihak ketiga, dalam hal ini konsultan, agar data calon penerima bantuan benar-benar valid. “Kalau tidak cek dan ricek, akan terjadi gejala sosial. Maksudnya recovery malah terjadi chaos. Dan ini akan menimbulkan dobel anggaran,” jelasnya.
Redaksi