beritatandas.id, BANDUNG – Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H.Oleh Soleh meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu seiring sebagian BUMD belum memperlihatkan performanya yang maksimal.
“Menaikain deviden BUMD Rp.400 milyar pada tahun ini saya sangat setuju, hanya kalau kondisinya BUMD tidak sehat apa mungkin,” ujar Oleh.
Dengan demikian, tutur Oleh, alangkah baiknya Pemprov Jabar, sebelum melangkah ke target deviden, harusnya ada langkah nyata untuk memperbaiki keadaan Badan Usaha Milik Daerah. Misalnya, dengan melakukan audit secara menyeluruh, disitu akan ketauan apa penyebab kinerja BUMD tidak maksimal, apakah disebabkan karena SDM atau ada hal lain.
“Jangan-jangan ada kebocoran? karena saya lihat sebagian besarnya belum memperlihatkan posisi yang baik,” paparnya.
Lebih jelas lagi politisi partai PKB tersebut mengatakan bahwa kondisi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat ini dalam kondisi sakit untuknya butuh diobati.
“Posisi hari ini BUMD sedang sakit, mau diobati, apa tidak tau sakitnya apa? Di diagnosa dulu penyakinya apa lalu di obati dulu, kalau sudah sembuh baru dikasih target,” tegasnya.
Selanjutnya Oleh menambahkan bahwa apa yang dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, sudah luar biasa langkah-langkahnya perlu ditiru untuk memperbaiki kondisi BUMD di Jabar.
“Apa yang dilakukan Kementrian BUMN pak
Erick Thohir perlu ditiru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyetor deviden hingga Rp400 miliar pada 2020 mendatang.
Kepala Biro BUMD dan Investasi Setda Jabar Noneng Komara mengatakan angka tersebut dinilai cukup realistis seiring adanya sejumlah upaya perbaikan kinerja BUMD yang dilakukan Pemprov Jabar pada 2019 ini seperti menggelar seleksi terbuka bagi direksi BUMD.
“Kami juga melakukan evaluasi BUMD dengan, kompilasi data yang lengkap, restrukturisasi BUMD, pembenahan ad/art BUMD. Selain itu kita melakukan sinergitas BUMD dan BUMN, mempertemukan kerja sama dengan pihak swasta karena tahun ini tidak semua dapat modal karena terbatas,” katanya di Bandung, Minggu (22/9/2020).
Target deviden sebesar Rp400 miliar pun dinilai bisa terkejar mengingat pada 2019 ini BUMD ditarget bisa menyetorkan Rp366 miliar. Dari evaluasi semester pertama pihaknya optimistis bisa tercapai meski masih ada sejumlah BUMD yang tahun ini tidak menyumbang deviden.
“PT Agronesia itu sebenarnya memiliki keuntungan tapi karena ada kewajiban yang harus mereka penuhi seperti utang ke bank dan membayar pesangon jadi tahun ini tidak menyumbangkan deviden,” tuturnya.
Noneng juga menunjuk PT Tirta Gemah Ripah yang masih mengalami kerugian sehingga dalam waktu 1-2 tahun harus menutupi kerugian dari keuntungan saat ini. Namun PT Tirta Gemah Ripah kemungkinan bisa cepat menutup kerugian seiring mulai dikelolanya SPAM Bandung Selatan.
“Jadi mereka bisa setor deviden juga,” ujarnya.
Sementara PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) kemungkinan baru bisa menyetor deviden setelah 8 hingga 12 tahun beroperasi. Meski sudah beroperasi, BIJB dinilai Noneng belum tentu bisa memberikan modal balik ke Pemprov Jabar.
“Bank BJB menjadi penyumbang dominan deviden dari BUMD untuk Pemerintah Provinsi Jabar. Selain itu, Migas Hulu Jabar ada diposisi kedua,” paparnya.
Redaksi