Sumedang, beritatandas.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang Juga anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Nasir melaksanakan reses ke III.
Kegiatan reses ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Hikamussalafiyyah Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, Sabtu, 2 Juli 2022.
Selain melaksanakan reses ke III, Nasir juga melakukan silaturahmi sekaligus menghadiri kegiatan penutupan PKD GP Ansor dan Diklatsar Banser, yang dilaksanakan oleh PAC Tanjungkerta dan berlangsung selama tiga hari. Terhitung mulai Kamis 30 Juni hingga Sabtu 2 Juli.
Menurut Nasir, Banser itu harus bersinergi dalam menjaga NKRI dan marwah Islam.
“Tugas anda semua itu sama dengan NU Menjaga marwah islam yang kedua menjaga marwah negara kesatuan republik Indonesia,” tuturnya.
Nasir mengatakan, menjaga Islam dan negara dibutuhkan sinergitas semuanya tidak cukup hanya dengan kegiatan sosial kemasyarakatan saja
“Menjaga agama saja itu ga terlalu repot, menjaga negara saja juga ga terlalu repot. Tapi menjaga agama dan negara itu tidak cukup dengan kegiatan sosial kemasyarakatan,” katanya.
Nasir menegaskan, menjaga agama dan negara tidak cukup dengan jumlah NU nya, tidak cukup dengan Ansornya, tidak cukup dengan bansernya yang berjuta-juta. Tetapi harus dengan kekuatan politik
“Bagaimana munculnya undang-undang tentang pesantren, bagaimana munculnya anggaran-anggaran untuk pesantren, untuk madrasah kalo tidak ada orang NU yang di eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Nasir menambahkan, “kekuatan politik bisa merubah segala hal tentang negara dan tentang agama, yang saya katakan ini membuka cara menyelamatkan agama dan negara melalui jalur politik,” tambahnya.
Nasir juga berharap dari peserta PKD dan Diklatsar ini
ada yang ingin menjadi caleg, mau dari partai manapun yang penting di eksekutif dan legislatif itu NU.
“Ngan cuma beda na saeutik, ngan lamun orang NU di partai yang lain manfaatnya itu hanya di diri pribadinya tidak dengan lembaganya. Orang NU yang di partai lain tidak bisa menyuarakan jargon agama jargon negara melalui kebijakan partainya, sebab politik itu didasarkan ideologinya, kalo ideologinya PKB Sudah jelas NU. Sedangkan partai lain tidak,” imbuhnya.***
Redaksi