beritatandas.id, BANDUNG – Dua tahun terakhir banyak industri dan investor di Jawa Barat yang pindah ke daerah lain. Mereka memindahkan investasinya ke berbagai daerah di luar Jabar di antaranya Jawa Tengah.
“Fenomena yang terjadi Jabar saat ini menyangkut tenaga kerja yang sedang dibahas di komisi V DPRD Jabar, yaitu terkair ‘larinya’ atau pindahnya para investor ke luar Jabar,” kata Johan J Anwari dari Komisi V DPRD Jabar, Selasa (3/112020).
Dia mengatakan dari catatannya sudah ada, puluhan bahkan tak menutup kemungkinan bisa bertambah lagi mencapai ratusan bila tak segera di antisipasi.
“Jadi ini dua tahun terakhir, mulai 2019 -2020 banyak yang pindah keluar Jabar. Mereka membuat kegiatan ekonomi industri baru di provinsi lain, salah satunya ke Jateng,” ujarnya.
Dikatakan Johan, dalam pembahasan di Komisi V muncul pertanyaan kenapa hal ini bisa terjadi. Mereka menutup industrinya di Jabar dan berani mengaluarkan biaya besar lagi membangun pabrik baru di daerah lain.
“Kenapa, ada apa. Setelah di teluauri ternyata faktor penyebabnya tuntutan upah minimum di kita (Jabar) tinggi. Sedangkan di daerah lain lebih rendah dari kita. Di Jabar salah satu daerah paling tinggi di Karawang, disana upah minimumnya sudah mencapai 5 jutaan,” ujarnya.
Gubenur Jabar, lanjutnya, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 Rp 1,81 juta. Dengan demikian upah minimum kota kabupaten di Jabar tak boleh ada yang lebih rendah dari nilai tersebut.
“Masalahnya, di daerah lain UMP nya ternyata lebih rendah dari kita disana masih antara Rp1,4 -Rp1,5 juta. Jadi otomatis investor pada lari kesana,” ujarnya.
Johan mengungkapkan, masalah selanjutnya yaitu bagaimana mengaktifkan kembali roda industri di Jabar ini. Ini perlu dilakukan dengan berbagai upaya agar warga yang kehilangan pekerjaan tidak semakin banyak.
“Sekarangkan sudah banyak kena PHK di Jabar. Mereka jusrru merekrut tenaga kerja baru di provinsi lain krn pindah kesana. Ini problem Jabar, jadi ke depan harus seperti apa,” katanya.
Dia meminta Pemprov Jabar harus bisa membuka ruang untuk tumbuhnya home industri atau industri kreatif rumahan. Itu harus didorong agar bisa berkembang pesat. Sehingga bisa menampung tenaga kerja yang terkena PHK, mereka bisa tetap memiliki pendapatan.
“Jadi program program di provinsi Jabar harus diarahkan kesana. Tentunya harus didukung dengan anggaran besar, memberikan stimulus seperti kepada para pemuda supaya mereka bisa berwirausaha,” ujarnya.
Dia mengatakan, jumlah pemuda di Jabar yang memilki potensi dan mampu mengembangkan usaha sangat banyak. Mereka harus mendapat dukungan penuh, sehingga bisa mandiri. Dengan demikian larinya industri ke daerah lain bisa tertanggulangi.
“Memang namanya industri rumahan pasti kecil kecil tapi kalau jumlahnya banyak ini menjadi potensi yang besar. Sehingga bisa menampung tenaga kerja yang terkena PHK,” katanya.
Redaksi