beritatandas.id, TASIKMALAYA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Oleh Soleh menegaskan perlu adanya rumahsakit tipe B di wilayah Priangan Timur guna mengcover keluhan kesehatan masyarakat daerah Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Garut, dan Kabupaten Sumedang.
“Karena Rumahsakit Hasan Sadikin Bandung sudah overload,” ungkap Oleh Soleh, usai melaksanakan kegiatan Reses di salahsatu Daerah Pemilihan (Dapil)-nya, Kota Tasikmalaya, Jumat (06/03/2020).
Di samping itu, posisi RS Hasan Sadikin yang berada di pusat Kota Bandung menjadi beban besar dari sisi biaya bagi pasien yang berasal dari luar Kota Bandung, termasuk bagi masyarakat priangan timur.
“Bayangkan berapa biaya transportasi yang harus dikeluarkan keluarga pasien warga priangan timur untuk menuju RSHS? Sudah pasti itu mahal sekali, belum lagi biaya pengobatan dan perawatannya, apalagi bagi masyarakat yang belum daftar BPJS,” ungkap kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dikatakan, jika dilihat dari sisi fasilitas, sejumlah rumahsakit yang ada di seluruh wilayah priangan timur saat ini tidak cukup untuk menangani seluruh masalah medis yang dialami masyarakat. Akibatnya, untuk menangani permasalahan berat pasien harua dirujuk ke RSHS yang jelas-jelas sudah tidak sanggup lagi menampung seluruh pasien yang ada.
“Ketika ada orang sakit atau mengalami luka berat, artinya ada nyawa yang sedang terancam, sedangkan RSHS sering mengalami overload karena menjadi rujukan pasien se-jawa Barat. Maka saya kira sudah menjadi keharusan priangan timur memiliki rumahsakit yang layak, minimal tipe B sebagai ikhtiar pemerintah dalam upaya menyelamatkan nyawa manusia,” papar dia.
Kesehatan, lanjut dia, kian hari menjadi salah satu problem krusial bagi masyarakat priangan timur seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, baik dampak dari fertilitas maupun urbanisasi.
“Problem kesehatan ini menjadi salahsatu masukan dari masyarakat, yang saya temukan selama kegiatan reses di dapil saya. Dan persoalan ini akan menjadi salahsatu masukan penting untuk dikaji bersama unsur pemerintah,” pungkasnya.
Redaksi