beritatandas.id, BANDUNG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Syamsudin mengatakan, ada sekitar 200 ribu lebih rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat.
Namun dari jumlah tersebut, baru 180 ribu RTLH yang masuk dalam program bantuan sosial Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berupa rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yang harus dicapai dalam waktu 5 tahun masa jabatan.
Menurut Asep, dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, baru terealisasi 25 ribu rumah yang telah tersentuh program bantuan sosial RS-RUTILAHU, dari yang seharusnya 40 ribu rumah, dengan asumsi 20 ribu rumah per tahun. Artinya tersisa 15 ribu rumah yang belum tersentuh.
“Sesuai kemampuan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, di tahun 2020 ini ada 11,4 ribu RTLH yang ditargetkan mendapat bantuan sosial. Untuk itu, kami dari Komisi IV memfokuskan pada program bantuan sosial RS-RUTILAHU agar secara keseluruhan dari target tersebut bisa terealisasi pada tahun ini,” ujarnya, Jumat (27/3/2021).
Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Dorong Naikan Anggaran Perbaikan Rutilahu
Ditambahkan, secara rinci dari 180 ribu unit RTLH itu, 100 ribu di danai dari APBD Provinsi Jawa Barat dan sisanya di tanggulangi oleh Pemerintah Pusat dan juga oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Artinya ada pola kolaborasi yang diterapkan untuk menyelesaikan persoalan sosial tersebut.
Menurutnya, program rutilahu yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini bersifat swadaya, dengan klasifikasi dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Besaran nominalnya yaitu Rp 17,5 juta per rumah.
“Dengan angka itu, saya kira tidak akan mencukupi untuk merenovasi rumah hingga menjadi rumah layak huni,” katanya.
“Maka untuk itu, saya sebagai anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat akan memperjuangkan program bantuan sosial RS-RUTILAHU ini, minimal di tahun 2021 mendatang angkanya ditingkatkan, menjadi Rp 25 Juta per rumah, ” tuturnya.
Redaksi