Jakarta, beritatandas.id – Pemerintah menyebutkan realisasi atau pencairan bansos telah menyentuh Rp55,85 triliun atau setara dengan 36,1 persen dari total alokasi. Dana itu digunakan untuk pencairan sejumlah bansos seperti PKH, Kartu Sembako, BLT dan lainya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa untuk klaster perlindungan masyarakat realisasi mencapai Rp55,85 triliun per 3 Juni 2022.
“Ini antara lain untuk PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Minyak Goreng, BLT Desa, Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BLT PKLWN), serta Kartu Prakerja,” ujarnya seperti dilansir laman resmi Setkab, Selasa (14/6/2022).
Adapun, realisasi pencairan bansos ini masuk dalam klaster perlindungan sosial (Perlinsos) program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Airlangga menjelaskan dari segi realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional, telah dilaporkan bahwa secara keseluruhan realisasinya adalah 20,9 persen atau Rp95,13 triliun dari Rp455,62 triliun.
Secara rinci Menko Ekon memaparkan bahwa realisasi untuk klaster penanganan kesehatan mencapai atau Rp24,46 triliun atau 20 persen dari alokasi anggaran,
“Realisasi antara lain untuk klaim nakes (tenaga kesehatan), insentif perpajakan vaksin dan alkes (alat kesehatan), kemudian juga terkait dengan pengadaan vaksin dan Dana Desa,” katanya.
Selain untuk bansos dan kesehatan, dana PEN juga digunakan untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi telah direalisasikan anggaran Rp14,83 triliun atau 8,3 persen dari alokasi.
“Ini antara lain untuk di sektor pariwisata, dukungan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dan fasilitas perpajakan,” katanya.
Redaksi