beritatandas.id, BANDUNG – Lahan kritis di wilayah Provinsi Jawa Barat saat ini sudah mencapai 900 ribu hektare. Namun ironisnya, Pemda Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi hutan atau penyelesaian lahan kritis itu hanya cukup untuk 1.000 hektare saja.
“Sekitar 900 ribu lahan kritis di Jabar, berarti butuh ratusan tahun untuk mengembalikan fungsi hutan Jawa Barat menjadi hutan seutuhnya,” ujar Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Asep Suherman, Jumat (17/01/2020).
Padahal, tegas dia, dampak buruk dari semakin kritisnya lahan hutan itu sudah dirasakan oleh masyarakat, seperti bencana longsor dan banjir di Kabupaten Bogor dan Bekasi, yang merenggut korban jiwa dan kerugian material.
“Tentunya kami mendesak Pemprov Jabar agar fokus mengurus hutan karena dampaknya sudah terasa. Dampak longsor dan banjir yang kemarin terjadi di Kabupaten Bogor dan Bekasi itu diakibatkan oleh banyaknya lahan kritis yang telat tertangani,” papar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ditegaskan, jika pemerintah benar-benar serius ingin mengantisipasi bencana alam di kemudian hari, maka Pemda Prov Jabar harus sesegera mungkin mengalokasikan sebesar-besarnya anggaran untuk penanganan lahan kritis tersebut.
“Karena dampaknya akan terasa sekali,” tegasnya.
Namun dalam menentukan berapa besar anggaran yang dibutuhkan, lanjutnya, tidak bisa serta merta karena semua harus mengacu pada roadmap yang jelas akan penanganan lahan kritis ini. Dalam lima tahun ke depan, pihaknya benar-benar mendorong penanganan lahan kritis supaya segera dikembalikan fungsi hutannya agar mampu menahan dampak erosi di kemudian hari.
“Misalkan anggarannya diperbesar untuk penanganan sekitar 50 sampai sekitar 100 ribu hektare. Juga mengelaborasikan anggaran itu baik dari kementerian, maupun dari kelembagaan-kelembagaan usaha dengan dana CSR-nya, agar diarahkan untuk menyelesaikan persoalan lahan kritis ini,” pungkas Asep.
Redaksi