Bandung, beritatandas.id – Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menyebut pengangakatan status kepegawaian penyuluh pertanian agar menjadi ASN baik PNS maupun P3K harus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Rahmat Hidayat Djati saat menerima menerima audiensi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis, 15 September 2022.
“THL penyuluh pertanian di Jawa Barat harus menjadi prioritas dalam pengangkatan sebagai ASN baik sebagai PNS ataupun P3K oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Rahmat Hidayat Djati kepada wartawan.
Selanjutnya Rahmat juga menyampaikan saat ini THL Pertanian jumlahnya mencapai ribuan yang mana mereka sudah bekerja sebagai THL sejak 10 tahun lalu direkrut oleh Pemprov Jabar.
“Jawa Barat sebagai Provinsi dengan ciri utama pertanian tentu harus mengutamakan jaminan perlindungan status kepegawaian para penyuluh THL yang tergabung dalam PERHIPTANI,” ujarnya.
Komisi II DPRD juga meminta kepada gubernur Jabar bersama dinas – dinas organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan tindakan khusus (afirmatif action) soal status kepegawaian dan jaminan kesejahteraan para penyuluh pertanian di Jawa Barat untuk menunjang keberlangsungan pembangunan pertanian di Jawa Barat.
Audiensi yang diikuti 50 orang Pengurus DPW dan Perwakilan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat.
Redaksi