beritatandas.id, BANDUNG – Gerakan kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Jawa Barat menyoroti berbagai persoalan yang menimpa petani dan nelayan di Jawa Barat. Mulai dari kartu tani, pupuk sampai harga dan pasar yang tidak menentu.
Ketua Gerbang Tani Jawa Barat Aji Jenal Murtado menyampaikan, Gerbang Tani harus hadir di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat yang mayoritas adalah petani.
“Maka dengan agenda diskusi yang digelar secara virtual kemarin, kami merumuskan langkah-langkah yang akan dijalankan,” ujar Aji, dalam keterangannya, Senin 14 Juni 2021.
Dia menyampaikan, keberadaan Gerbang Taniharus sinergis dengan berbagai pihak, mulai dari para petani, pemerintah, pemodal termasuk pasar. Karena tidak bisa menawarkan solusi jika tidak mengurai persoalan mulai dari hulu ke hilir.
“Kita urai persoalannya dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Banyak masukan dalam diskusi tersebut, terutama soal panjangnya alur distribusi pasar, ketersediaan pupuk yang kurang, kartu tani yang menjadi identitas para petani belum bisa digunakan secara maksimal.
Belum lagi, tambahnya, soal petani yang mayoritas hanya sebagai petani penggarap atau buruh tani. Dimana pemilik lahannya adalah para pengusaha atau perusahaan.
dijual ke pasar induk dan dari pasar induk balik lagi ke warung.
“Padahal nasi yang dimakan teman-teman petani adalah hasil dari mereka bertani yang lebih dulu transit ke pasr induk dan balik lagi ke desa,” ujarnya.
Gerbang Tani salah satunya harus bisa menyelesaikan persoalan itu. Bisa menciptakan pasar-pasar yang lebih dekat dengan petani, sehingga akan meningkatkan harga jual.
“Bangun sinergitas dengan berbagai pihak yah,” ujarnya.
Pembina Gerbang Tani Jawa Barat Asep Suherman menyampaikan, selain tiga poin utama yaitu ketersediaan lahan, produksi dan pasar, yang termasuk menjadi persoalan adalah permodalan.
Gelar Diskusi Virtual, Gerbang Tani Urai Persoalan Petani dan Solusinya. /A Fauzi Ridwan /Literasi News
Pemerintah mengeluarkan anggaran hibah dan kredit yang dititipkan ke lembaga keuangan bank, permodalan itu disebut kredit usaha rakyat (KUR).
Tapi petani banyak yang tidak bisa mengakses KUR karena salah satu syaratnya adalah bi checking. Karena dulu para petani pernah bersentuhan dengan program pemerintah dan bersentuhan dengan bank.
“Silahkan teman-teman bareng jalan dengan PPL, komunikasi dengan Dinas Pertanian, karena di atas kertas dan regulasi, pemerintah sudah berpihak pada petani,” ujarnya.