Patroli Kamtibmas Anggota Kompi 3 Batalyon C Pelapor, Antisipasi Situasi Setelah Kenaikan Harga BBM

Purwakarta, beritatandas.id – Dalam mengantisipasi lonjakan pembelian BBM di SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta akibat dampak kenaikan harga BBM yang sudah naik, Komandan Kompi 3 Batalyon C Pelopor AKP Apep Yusup Maolana, S.E., S.H., M.H., memerintahkan 1 SSR (Satuan Setingkat Regu) Dpp Bripka Dadang Irmansyah untuk melakukan patroli di SPBU yang ada di wilayah setempat.

“Antisipasi sudah koordinasi dengan SPBU, nanti kita letakkan Anggota untuk melakukan pengamanan khawatir ada masyarakat yang tidak terima kenaikan BBM juga Anggota pun akan mobile berkeliling” ungkap Komandan Kompi 3 Batalyon C Pelopor AKP Apep Yusup Maolana, S.E., S.H., M.H.

Selain mengantisipasi lonjakan masyarakat untuk membeli BBM yang tidak seperti biasanya, patroli ini juga untuk mengamankan SPBU sebagai objek vital yang perlu diberikan pengamanan untuk menghindari kericuhan dari masyarakat yang tidak terima dengan keputusan Pemerintah dalam menaikan harga BBM.

Ditempat terpisah Komandan Satuan Brimob Polda Jabar Kombes Pol. Yuri Karsono, S.I.K., menyampaikan bahwa “menanggapi situasi saat ini kami telah memerintahkan Jajaran agar melaksanakan patroli harkamtibmas dalam menyikapi kenaikan BBM serta selain mengamankan masyarakat, kegiatan patroli ini juga untuk mengamankan SPBU sebagai salah satu objek vital” ungkapnya.

Senada dengan ungkapan Komandan Satuan Brimob Polda Jabar, Komandan Batalyon C Pelopor Kompol Bagus Amrulloh Nurul Immawan, S.Farm., Apt., S.I.K., pun menyatakan bahwa “pengerahan pasukan itu mengantisipasi kemungkinan adanya reaksi dari masyarakat dan penumpukan pembeli di SPBU akibat pengalihan harga subsidi BBM, karena dikhawatirkan ada nya gejolak dan penumpukan” ujarnya.

AKP Apep Yusup Maolana, S.E., S.H., M.H., juga menyebutkan kepada awak media, selain menyiagakan Personel Brimob yang berada di Kesatuan Kompi 3 Batalyon C Pelopor, Anggota juga melakukan edukasi kepada masyarakat dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

 

Redaksi