beriatandas.id, BANDUNG – Komisi IV DPRD Jabar meminta Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat menambah kuantitas bantuan rumah program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
“Menimbang hal tersebut perlu adanya sinergitas antar OPD, terlebih dengan Rutilahu pun harus ada penambahan dari sisi kuantias,” kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Asep Syamsudin saat dihubungi Jumat, (19/2/2021).
Usulan penambahan bantuan rutilahu itu disampaikan setelah Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Jawa Barat ke Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar, pada Rabu (17/2/2021) lalu.
Kunjungan tersebut, dalam rangka menjalankan tugas legislatif dan membahas beberapa poin, semuanya mengenai evaluasi kegiatan tahun anggaran 2020, program kegiatan 2021, dan rencana program tahun 2022.
Asep Syamsudin mengatakan, pihaknya juga berencana akan menaikan anggaran untuk program Rutilahu di tahun anggaran 2022 mendatang. Hal ini penting dilakukan agar warga miskin di Jabar memiliki rumah yang layak.
Adapun jumlah nominal kenaikan tersebut mencapai Rp 7,5 juta per unit dari anggaran Rutilahu sebelumnya.
“Satu unit RTLH sekarang kan Rp17,5 juta, kemudian kita setuju menaikan menjadi Rp25 juta per unit jadi kenaikannya mencapai Rp7,5 juta. Itu akan kita dorong untuk tahun anggaran 2022,” kata Asep yang berpihak pada warga miskin.
Baca Juga : Asep Syamsudin Dorong Pengembangan Perumahan, Rutilahu, dan Rusunawa
Selain itu, Asep Syamsudin mengatakan, untuk meningkatkan mutu pelayanan pihaknya minta kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat untuk melakukan tata kelola yang lebih baik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus tumbuh.
“Rusunawa harus ditata lebih baik lagi, jika ada pengembangan ya untuk memenuhi Detail Engineering Design (DED) Rusunawa,” kata Asep yang merupakan anggota DPRD Jabar Fraksi PKB.
Politisi yang identik dengan Nahdlatul Ulama (NU) ini juga mendorong adanya upaya penggembangan pembangunan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat.
Dia juga menyampaikan, program-program yang langsung menyentuh masyarakat itu harus terus didorong oleh Pemprov Jabar. Ini penting dilakukan guna menekan angka kemiskinan yang bisa saja melonjak akibat banyaknya usia produktif.
“Karena secara format sudah dilakukan oleh Dinas terakait, kami mendorong pengembangan pembangunan Perumahan, Rutilahu, dan Rusunawa,” ujarnya.
Redaksi