beritatandas.id, BEKASI – Koordinator Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Bekasi, angkat bicara terkait adanya Cawabup ‘titipan” DPD Golkar Jabar, Akhmad Marzuki.
” Kami sepakat menolak keras Cawabub titipan DPD Golkar Jabar,” Kata Muklis Koordinator PK Se Kabupaten Bekasi, pada Kamis (19/12/2019).
Dikatakan Muklis, Masih banyak Kader Golkar yang mumpuni (warga kabupaten bekasi) yang siap untuk menjadi calon wakil Bupati Bekasi (Cawabup) diakhir sisa masa jabatan Bupati Bekasi
(2017-2022), Hal itupun harus melalui prosedur yang ada, dan diamini oleh Bupati Bekasi.
” Intinya Kami Para PK Golkar Kabupaten Bekasi, Sepakat tetap menolak Cawabup Titipan(H. Marzuki-red), Apapun yang telah dilakukan Tim pendukungnya, titik, Kami yakin Panlih Wabup dapat bekerja sesuai aturan” jelas Muklis.
Sememtara itu diketahui sebelumnya, Sejumlah kader Partai Golkar Kabupaten Bekasi mendatangi Gedung DPRD. Kedatangan mereka untuk memastikan tidak ada pihak yang menyerahkan dua nama rekomendasi wakil bupati yang telah dibuka oleh Panitia Pemilihan (Panlih).
“Kita dari teman-teman pengurus, mau silaturohim dengan Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bekasi, kami para kader merasa dilangkahi, karena ada oknum dari DPD Golkar Provinsi ujug-ujug datang ke DPRD Kabupaten Bekasi, untuk rapat dan membahas persoalan pengisian Wakil Bupati Bekasi. Padahal, itu ranahnya DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi,” ungkap Arip Rahman Hakim Demisioner Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi Bidang Hukum dan HAM. Rabu (18/12) kemaren.
Senada dengan itu, Demisioner Wakil Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Roni Harjanto mengaku bakal menolak calon wakil bupati yang direkomendasikan dari Partai Golkar. Sebab, nama yang muncul bukanlah keinginan kader Partai Golkar.
Pihaknya berharap, yang menjadi Wakil Bupati Bekasi, betul-betul yang diterima oleh kader Golkar Kabupaten Bekasi dan juga masyarakat.
“Ini muncul ujug-ujug nama saudara Akhmad Marzuki, kita gak kenal siapa itu Marzuki. Disisi lain kita juga punya kader-kader Golkar yang potensial dan bisa kita munculkan,” tandasnya.
Untuk itu, DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi mengaku telah meminta pertimbangan DPP Partai Golkar untuk meninjau ulang nama yang direkomendasi menjadi wakil bupati.
Ditempat yang sama, Anggota Panlih Wakil Bupati, Helmi saat menerima audiensi dari kader Golkar menerangkan, secara normatif pihaknya tetap harus mengikuti prosedur yang ada. Jadwal penyerahan dua nama rekomendasi wakil bupati merupakan hasil keputusan Panlih.
“Kita mengikuti sesuai jadwal, jadwal pembukaan panlih memang hari ini sampai besok jam empat sore. Tapi sampai sekarang, ditunggu sampai saat ini belum ada yang mendaftarkan calon wakil bupati,” ungkapnya.
“Kita melakukan sesuai schedule yang ada, apabila tidak ada yang mendaftarkan maka kita akan memberikan laporan ke ketua DPRD,” tandasnya.
Lukman