beritatandas.id, KARAWANG – Banyak pekerjaan rumah menanti bupati dan wakil bupati Karawang yang baru dilantik. Banjir Karawang menjadi salah satu yang paling utama. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Karawang Endang Sodikin.
PR penting tersebut dijelaskannya, merupakan persoalan penting dalam mengatasi banjir di Karawang yang harus diwujudkan secara kongkrit dalam 100 hari kerja, PR tersebut dikatakan Endang perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGD’s).
“Semua dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi, dan pelaporan di tingkat Nasional, dan RPJMN itu yang harus menjadi acuan bagi setiap Kementerian atau Lembaga kalau di pusat RPJMN 2020-2025 yang sekarang semester empat,” papar Endang kepada awak media usai membagikan sembako kepada korban banjir di Desa Karangligar , Telukjambe Barat, Karawang, Minggu (28/2/2021) lalu.
Baca juga : Banjir di Karangligar Teluk Jambe Barat dan Timur, Jadi Perhatian Serius Partai Gerindra
Endang juga menyampaikan, jika di daerah RPJMD tahun 2021-2025 untuk menyusun rencana strategis yang akan terdokumenkan pada RKPD Dinas atau SKPD juga harus selaras dengan RPJMN tersebut.
Endang menuturkan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan atau program kegiatan dan pembiayaan yang mengacu pada indikator terukur.
“Saya berharap pemerintah daerah fokus dan segera mengekspos visi dan misinya yang nanti akan menjadi Dokumen Perda dalam RPJMD 2021-2025 dengan legislatif,” ujarnya.
Hal itu bertujuan untuk menginisiasi suatu pola kolaboratif, dimana pola kolaboratif tersebut harus dibangun pemerintah daerah dengan pihak swasta. Pemerintah Daerah bersama Provinsi dan Kementerian.
“Sebagai perwakilan pusat di daerah, gubernur segera mengundang kabupaten dan kota untuk merekomendasikan tim reaksi cepat,” papar Endang.
Baca juga : Gibas Jaya Karawang, Desak Cellica Segera Bekerja Atasi Faktor Penyebab Banjir
Ditegaskan Endang, yang tadinya kuratif dan rehabilitatif agar menjadi lebih preventif dalam mengatasi banjir ini pada bulan Desember hingga awal Maret.
Karena menurut Endang, yang saat ini menjadi fokus pada persoalan banjir yang melanda 12 kecamatan dan 34 desa di Karawang tidak bisa dikerjakan sendiri.
“Pemerintah Kabupaten Karawang tidak bisa berdiri sendiri, baik secara regulasi ataupun secara budgeting, karena banjir sendiri tidak hanya bersumber dari sungai yang ada di Karawang, tapi juga berasal dari daerah lain,” imbuhnya.
“Biasanya di jalur timur itu masuk dari Kabupaten Purwakarta dan Subang, potensi banjir itu berasal dari sungai Ciherang dan sungai Cilamaya yang telah mengenangi sekitar Jatisari dan Cilamaya,” ujarnya.
Sementara dari barat sendir air berasal dari sungai Cibeet yang berasal dari Cianjur dan Bogor, lanjut Endang.
Baca juga : Tiga Kali, Karangligar Telukjambe Barat Kebanjiran
“Untuk wilayah tengah air berasal dari Citarum yang hulunya berada di wilayah Bandung yang kemudian hilirnya bertemu di wilayah antara Sungai Cibeet dengan Citarum di wilayah Bojong Kabupaten Bekasi, sehingga air menggenangi wilayah Telukjambe, Karawang kota, dan sebagian perbatasan Karawang-Bekasi hilirnya,” papar Endang.
Sehingga dikatakan Endang, dengan demikian persoalan banjir bukan hanya persoalan Pemerintah Daerah, tapi Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah harus bertindak proaktif menginiasasi penuntasan masalah banjir tersebut.
“Saya berharap, bagaimana pemerintah daerah dalam mengatasi banjir ini segera membuat tim reaksi cepat, serta kolaboratif yang berasal dari lintas sektoral OPD. Termasuk BPBD, PUPR, PRKP, Distan, Dinsos, Bersama TNI Polri serta Provinsi, BBWS dan PJT 2.” tutupnya.
Reporter : Irvan