beritatandas.id, Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat H Nasir Mendororong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera menyelesaikan inventariasi aset hasil limpahan dari pemerintahan pusat.
Nasir mengatakan hal itu supaya aset-aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Kepada BPKAD Anggota Komisi I dari Daerah Pemilihan Subang, Majelengka, dan Sumedang ini meminta untuk dapat mengakomodir bukti fisik dan dokumen aset tersebut.
Menurutnya hal itu supaya tidak menyisakan persoalan dalam pengelolaan aset Pemprov Jawa Barat ini kedepannya.
“Kedepan BPKAD harus menertibkan aset-aset pelimpahan dari pusat, artinya dilimpahkan ke daerah tetapi data dan dokumennya tidak ada. Karena ini yang sering menjadi persoalan,” kata H Nasir dalam keterangannya di Bandung, Senin, 12 April 2021.
Politis PKB ini juga meminta BPKAD agar melakukan langkah-langkah progresif dengan tetap berkordinasi dengan stake holder yang ada dalam mengejar target pelimpahan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.
Saat ini Nasir menilai belum ada tindak lanjut yang cepat mengurusi aset tersebut dalam inventarisasi dokumen.
“Yang sangat disayangkan adalah tidak ada tindaklanjut yang cepat untuk mengurusi aset tersebut dalam inventarisasi dokumen. Sehingga setelah dilimpahkan hanya menyisakan bangunan secara fisik tetapi tidak dilengkapi berkas pelimpahan dan dokumen penunjangnya,” ungkapnya.
Redaksi